bams sank pengelana

Selamat datang di Bams MAnajemen 09.

bams manajemen loo

BAms Sank Pengelana

BLOG BAMS

BAms Sank Pengelana

Pelantikan Koms

BAms Sank Pengelana

BLOG BAMS

BAms Sank Pengelana

Teater nusantara el hatta

BAms Sank Pengelana

MAPABA

BAms Sank Pengelana.

Senin, 21 Februari 2011

Leasing

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Pada jaman yang semakin moderen bukan hanya agama yang memudahkan kita dalam beribadah,akan tetapi nzaman juga sangat memudahkan kita dalam aktivitas sehari-hari degan berkembangnya alat –alat elektronik, bahkan bukan hanya aktivitas kita aktivitas perusahaanpun dimudahkan dalam beraktivitas.dagan munculnya leasing (pendanaan sewa guna usaha),banyak perusahaan yang akan termudahkan dalam beraktivitas. 1.2.Rumusan Masalah 1.Bagaimana Bentuk Perusahaan Leasing 2.Bagaimana Mekanisme Leasing 3.Bagaimana Mengetahui Teknik-teknik Leasing 4.Bagaimana Dasar Hukum Leasing 1.3.Tujuan 1.Untuk Mengetahui Bentuk Perusahaan Leasing 2.Untuk Mengetahui Mekanisme Leasing 3.Untuk Mengetahui Teknik-teknik Leasing 4.Untuk Mengetahui Dasar Hukum Leasing BAB II PEMBAHASAN 2.1Pegertian leasing Beberapa pegertian sewa guna usaha atau dikenal degan istilah leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber adalah sebagai berikut : Financial Accounting Setandard Board (FASB 13) Leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. The International Accounting Setandard (IAS 17) Leasing adalah suatu perjanjian di mana pemilik aset atau perusahaan sewa guna usaha (Lessor) menyediakan barang atau aset degan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha (Lessee) degan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. The Equipment Leasing Association (ELA-UK) Leasing adalah suatu kontrak antara Lessor degan Lessee untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu secara langsung dari pabrik atau agen penjualan oleh Lessee. Hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut degan membayar sewa degan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. 2.2 Macam-macam Perusahaan Leasing Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan Leasing dapat digolongkan ke dalam 3 (Tiga) kelompok,antara lain : A.Independent leasing company Perusahaan Leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri Leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabanya (Lessee). Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuagan yang terlibat dalam kegiatan usaha Leasing, adalah bank, perusahaan asuransi dan lembaga keuagan lainya yang disebut sebagai Lessor independen. B.Captive Lessor Sering juga disebut two party lessor yang memiliki dua pihak, yaitu : Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing Pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya, hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan degan menggunakan pembiayaan tradisional. C.Lease broker atau packager Berfungsi mempertemukan calon lessee degan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal degan cara leasing tetapi leasing broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menagani transaksi leasing untuk atas namanya. Namun , perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. 2.3 Mekanisme Leasing Dalam transaksi leasing sekurang kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentigan, antara lain : a)Lessor Yaitu perusahaan Leasing atau pihak yang meberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, lesor bertujuan untuk mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedamgkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. b)Lessee Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lesse, lessee bertujua mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhu kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan peralatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan. c)Pemasok Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam finance lease, peamasok langsung menyediakan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lesor diberbagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah bihak, baik secara tunai maupun secara berkala. d)Bank atau kreditur Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyedian dana kepada lessor. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank. 2.4 Teknik-teknik Pembiayaan A. FinanceLease Dalam sewa guna usaha ini, perusaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atasnama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pembiayaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha Secara berkala degan jumlah seluruhnya ditambah degan pembayaran nilai sisa atau nilai residu (rasidual value) yang akan mencakup pegambilan barang perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Dalam praktiknya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi antara lain sebagai berikut : 1.Direct finance lease Dalam transaksi diract finance lease, pihah lessor membeli barang atas permintaan dari lessee dan langsung disewagunausahakan kepada lessee. Lessee dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok. 2.Sale and lease back Pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut degan jangka waktu yang disepakati bersma. Metode transaksi ini membantu lessee yang mengalami kesulitan modal kerja 3.Levaraged lease Dalam proses sewa guna ini, pihak yang terlibat adalah lessor, dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Pihak kreditor inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuagan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% - 80% yang disebut leverage debt wihout recourse kepada pihak lessor. Apabila pihak lessee megalami defaul dan tidak mampu mengangsur, lessor tidak ikut bertanggungjawab kepada bank. 4.Syndicated lease Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama antar lessor ini didasarkan pada pertimbagan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. 5.Vendor program Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen degan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vandor/dealer dan selanjutnya lessee akan membayar agsuran secara priodik langsung kepada lessor atau melalui dealer. B.Operating Lease Dalam teknik operating lease, pihak pemilik objek leasing atau lessor memberi barang modal dan disewaguna usahakankepada lessee. Pembayaran priodik oleh lessee tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Lessor megharapkan keuntugan dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan. Lessor dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain. Karena harapan keuntugan operating lease ini tergantung pada penjualan barang yang sudah disewagunausahakan, lessor harus memiliki keahlian kusus untuk memasarkan barang modal tersebut. Selain itu lessor biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Apabila dalam finance lease, lessor tidak dapat melakukan pembatalan kontrak masa sewa guna usaha selama jangka waktu yang telah disepakati, maka dalam operating lease, lessor dapat membatalkan sebelum jangka waktu leasing. Operating lease dapat juga disebut leasing biasa yaitu suatu perjanjian kontrak antara lessor degan lessee, degan cacatan bahwa : Lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkannya kepada pihak lessee untuk digunakan degan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini disebut nonfuii pay out lease Lessor menaggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Lessee pada akhir kontrak harus megembalikan objek leasing pada lessor. Lessee dapat membatalkan perjanjiankontrak leasing sewaktu-waktu. 2.5 Dasar hukum leasing Keputusan bersama mentri keuagan, mentri perindustrian dan mentri perdagangan Nomor Kep.122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Januari 1974 Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang –barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai degan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka ewaktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Ada lagi definisi leasing menurut keputusan menkeu No. 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991. Definisi leasing menurut keputusan menkeu NO. 1169/ KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 : Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara leasing degan hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi (operation lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. (Ir Ade Arthesa,M.M.Ir.Edia Handiman,hlm:249). Pada prinsipnya, leasing mengandung pegertian yang sama, yaitu memiliki unsur-unsur : Pembiayaan perusahaan Pembiayaan barang-barang modal Jangka waktu tertentu Pembayaran berkala Adanya hak pilih atau opsi Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 2.6.Perkembagan Leasing di Indonesia Usaha leasing (sewa guna usaha) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 SM yang dilakuka oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang piaraan. Dalam perkembagan berikutnya, banyak sistem hukum mencantumkan leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Perkembagan usaha di bidang industri pertaniaan, manufaktur, dan transportasi membawa banyak jenis peralatan yang memungkinkan untuk dibiayai degan cara leasing. Kegiatan usaha leasing baru dikenalkan pada tahun 1974 degan surat keputusan bersama Menteri keuagan, Menteri perindustrian, dan Mentri perdagangan Nomor Kep.122/MK/IVl2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974,dan Nomor 30I Kpb/Il74 tertanggal 7 Januari 1974 tentang perinzinan usaha leasing. Selanjutnya, Menteri keuagan megeluarkan Surat Keputusan no.6491 MklIV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tatacara perinzinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia.Untuk mendukung perkembanganya, Menteri keuangan mengeluarkan surat keputusan Nomor 650/MK/IV/511974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea Materai ternadap usaha leasing. Dengan dikeluarkanya kebijakan deregulasi 20 Desember 1988 atau disebut pakdes 20 1988 kegiatan usaha leasing termasuk dalam perusahaan pembiayaan. Disamping itu, Keppres Nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri keuagan Nomor 1251/MKM.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 merupakan bagian dari pakdes 88 dimana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal degan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam pakdes 20 tahun 1988, dengan keputusan Menteri keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988, dimana jumlah modal disetor atau disimpan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut : 1.Peruashaan swasta nasional sebesar Rp. 3 Miliar 2.Perusahaan patungan Indonesia-asing sebesar Rp. 10 Miliar 3.Koperasi sebesar : Rp. 3 Milyar BAB III PENUTUP 3.1Kesimpulan Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing degan hak opsi maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud degan finance lease membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedagkan yang dimaksud degan operating lease adalah kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak tidak mem;punyai hak opsi untuk membeli objek leasing. Pada prinsipnya, leasing mengandung pegertian yang sama, yaitu memiliki unsur-unsur: Pembiayaan perusahaan Pembiayaan barang-barang modal Jangka waktu tertentu Pembayaran berkala Adanya hak pilih atau opsi Adanya nilai sisa yang disepakati bersama DAFTAR PUSTAKA Arthesa Ade, Handiman Edia. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2004 Triandaru Sigit, Budisantoso Totok. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2008

maklah Study Quran

BAB II PEMBAHASAN Makna al-qur’an Apa arti kalimat Al-Qur'an? Apa asal katanya ? Adakah Al Qur'an sendiri telah menyebutkan dirinya dengan nama Al Qur'an ? Di dalam Al Qur'an pernyataan nama ini, bisa ditemukan di banyak tempat. Tapi bukan maksudnya di sini untuk mengkalkulasi semua ayat yang terdapat didalamnya kalimat Al-Qur'an. Cukuplah dengan menyebutkan beberapa contoh, sebagai bukti : Dalam (QS:7:204) : " Dan apabila dibacakan Al Qur'an maka dengarlah dan perhatikalah ". Dalam (QS:15:87) : " Dan sesungguhnya Kami telah berikan kapadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Qur'an yang agung ". Dalam (QS:56:77) : " Sesungguhnya Al-Qur'an ini bacaan yang sangat mulya ". Dalam (QS:85:21) : " Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yag mulya". Bila kata Al Qur'an, merupakan masdar (infinitif) dari kata " qara'a " yang berarti membaca, maka artinya " bacaan ". Allah berfirman : ( innaa 'alainaa jam'ahu waqur'anah ), Qur'anah di sini berarti qira'atuhu yakni mebacanya. Dalam konteks ini, membaca bisa dimaksudkan untuk diri sendiri. Seperti yang terdapat dalam (QS:16:98) : " Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk ". Atau membaca untuk orang lain, seperti yang terdapat dalam (QS:17:106) : " Dan Al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu mebacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian ". Dr. Shalah Al Khalidi, seorang ahli dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an kontemporer, menyebutkan bahwa Al-Qur'an dengan makna bacaan, itu lebih kuat, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas. ( lihat Hadzal Qur'an, oleh Dr Shalah Al-Khalidi, Darul Manar, Oman, 1993, hal:19 ). Rahasia penamaan Al-Qur'an dengan arti bacaan, adalah karena membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Dari An Nu'man bin Basyir ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda : " Yang paling utama dari ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an ". (HR:Albaihaqi dalam kitab Syu'abul Iman). Hadits ini sekalipun dha'if, tapi dikuatkan oleh hadits sahih diriwayatkan Imam Muslim, dari Abu Umamah Al Bahili ra. Ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : bacalah Al-Qur'an, karena ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya ". ( Sahih Muslim, Daru Ihya'u trutats Al Arabi, Bairut, Jilid:I, hl:553, Hadits:804). bahwa Al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf, di antaranyaadalah lafadz hadits berikut ini: Dari Ibn Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jibril membacakan (Qur’an) kepadaku dengan satu huruf. Kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah, dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan tujuh huruf.” Dari Umar bin Khatab ia berkata, “Aku mendengar Hisyam bin Hakim membacakan surah al-Furqan di masa hidup Rasulullah. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat dia shalat, tetapi aku berusaha sabar menunggunya sampai salam. Begitu salam, aku tarik selendangnya dan bertanya, “Siapakah yang membacakan (mengajarkan bacaan) surah itu kepadamu? Dia menjawab: ‘Rasulullah yang membacakannya kepadaku.’ Lalu aku katakan kepadanya: ‘Dusta kau! Demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surah yang kau dengar tadi engkau membacanya (tapi tidak seperti bacaanmu).’ Kemudian aku bawa dia ke hadapan Rasulullah, dan aku menceritakan kepadanya bahwa ‘ Aku telah mendengar orang ini membaca surah al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, padahal engkau sendiri telah membacakan surah al-Furqan kepadaku.’ Maka Rasulullah berkata: ‘ Lepaskan dia, wahai Umar. Bacalah surah tadi, wahai Hisyam, Hisyam pun membacanya dengan bacaan seperti kudengar tadi. Maka kata Rasulullah SAW: ‘Begitulah surah itu diturunkan.’ Ia berkata lagi: ‘Bacalah wahai Umar, lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah; begitulah surah itu diturunkan.’ Dan katanya lagi: ‘Sesungguhnya Qur’an itu diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu, di antaranya. Masih banyak hadits-hadits yang terkait dengan tema yang sama. Hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu amat banyak jumlahnya dan sebagian besar telah diselidiki oleh Ibn Jarir di dalam pengantar tafsirnya. Semuanya bisa diterima dan saling menguatkan.As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari dua puluh orang sahabat. Bahkan Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam telah menetapkan kemutawatiran hadis mengenai turunnya Qur’an dengan tujuh huruf.Namun para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan istilah tujuh huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam. Sehingga Ibn Hayyan mengatakan: ‘Ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti kata tujuh huruf menjadi tiga puluh lima pendapat.”Namun kebanyakan pendapat itu bertumpang tindih. Di sini kami akan kemukakan beberapa pendapat di antaranya yang dianggap paling mendekati kebenaran. 1.Pendapat Pertama Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf ialah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna; dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, maka Qur’an pun diturunkan dengan sejumlah lafal sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Qur’an hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja. Kemudian mereka berbeda pendapat juga dalam menentukan ketujuh bahasa itu. Dikatakan bahwa ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, Huzail, Tsaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Menurut Ibnu Hatim as-Sijistani, Qur’an diturunkan dalam bahasa Quraisy, Huzail, Tamim, Azad, Rabi’ah, Haazin, dan Sa’d bin Bakar. Dan diriwayatkan pula pendapat lain.” 2.Pendapat Kedua Suatu hukum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf ialah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa arab dengan nama Qur’an diturunkan, dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Qur’an secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi. Yaitu bahasa paling fasih di antara kalangan bangsa arab. Meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy. Sedang sebagian yang lain dalam bahasa Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim atau Yaman; karena itu maka secara keseluruhan Qur’an mencakup ketujuh macam bahasa tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya, karena yang dimaksud dengan tujuh huruf dalam pendapat ini adalah tujuh huruf yang bertebaran di berbagai surah Qur’an. Bukan tujuh bahasa yang berbeda dalam kata tetapi sama dalam makna. Menurut Abu ‘Ubaid bahwayang dimaksud bukanlah setiap kata boleh dibaca dengan tujuh bahasa, tetapi tujuh bahasa yang bertebaran dalam Qur’an. Sebagiannya bahasa Quraisy, sebagian yang lain bahasa Huzail, Hawazin, Yaman dan lain-lain. Dan sebagian bahasa-bahasa itu lebih beruntung karena dominan dalam Qur’an.” 3. Pendapat Ketiga Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh wajh, yaitu: amr (perintah) nahyu (larangan) wa’d (janji) wa’id (ancaman) jadal (perdebatan) qashash (cerita) matsal (perumpamaan). Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi berkata, “Kitab umat terdahulu diturunkan dari satu pintu dan dengan satu huruf. Sedang Qur’an diturunkan melalui tujuh pintu dengan tujuh huruf, yaitu: zajr (larangan), amr, halal, haram, muhkam, mutasyabih dan amsal.” 4. Pendapat Keempat Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf ialah: tujuh macam hal yang di antaranya terjadi ikhtilaf (perbedaan), yaitu: a. Ikhtilaful asma’(perbedaan kata benda): Yaitu dalam bentuk mufrad (tunggal), muzakkar (laki)dan cabang-cabangnya, seperti tasniyah, (double), jamak (plural)dan ta’nis (perempuan). Misalnya firman Allah : (al-Mukminun:8) وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Pada kata li amanatihin, bisa dibaca pendek pada huruf nun(li amanatihim) dengan makna tunggal, yaitu satu amanah saja. Namun bisa juga dibaca dengan panjang menjadi li amanaatihimdengan bentuk mufrad dan dibaca pula dengan bentuk jamak. Sedangkan rasamnya (penulisannya) dalam bentuk mushaf adalah : لأمَانَتِهِمْ Yang memungkinkan kedua qiraat itu dibaca, baik pendek atau pun panjang, karena tidak adanya alif yang disukun. Tetapi kesimpulan akhir dari kedua macam qiraat itu adalah sama. Sebab bacaan dengan bentuk jamak dimaksudkan untuk arti istighraq (keseluruhan) yang menunjukkan jenis-jenisnya. Sedang bacaan dengan bentuk mufrad, dimaksudkan untuk jenis yang menunjukkan makna banyak. Yaitu semua jenis amanat yang mengandung bermacam-macam amanat yang banyak jumlahnya. b. Ikhtilaf fil i’rab atau Perbedaan dalam segi I’rab, Seperti firman Allah: ماهذا بشرا Ini bukan manusia (QS. Yusuf:31) Jumhur ulama Qiraaat membacanya dengan nasab (accusative) menjadi maa hadzaa basyara, dengan alasan bahwa kata (ما) berfungsi seperti kata (ليس) dan ini adalah bahasa penduduk hijaz yang dalam bahasa inilah Qur’an diturunkan Sedang Ibn Mas’ud membacanya dengan rafa’ (nominatif) (ماهذا بشرُ) menjadi maa hadza basyarun, sesuai dengan bahasa Bani Tamim, karena mereka tidak memfungsikan (ما) seperti (ليس). c. Perbedaan Dalam Tasrif Contohnya seperti di dalam firman Allah SWT berikut ini: ربنا باعد بين أسفارنا Ya tuhan kami, jauhkanlah perjalanan kami (QS. Saba’: 19), Lafadz rabbana oleh sebagian ulama dibaca dengan menasabkan ربُّنا karena menjadi munada’ mudhaf dan باعِد dibaca dengan bentuk perintah (fi’il amar). Namun lafaz rabbana dibaca pula dengan tasrif yang berbeda menjadi rabbuna yang statusnya rafa’. Kedudukannya bukansebagai munada tetapi sebagai mubtada’. Dan kata ba’id berubah menjadi baa’ada. Dengan perbedaan pengucapan ini, maka artinya berubah menjadi, “Tuhan kami menjauhkan kami dalam perjalanan.” 5. Pendapat Kelima Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan tujuh itu tidak diartikan secara harfiah (maksudnya bukan bilangan antara enam dan delapan), tetapi bilangan tersebut hanya sebagai lambang kesempurnaan menurut kebiasaan orang arab. Dengan demikian, maka kata tujuh adalah isyarat bahwa bahasa dan susunan Qur’an merupakan batas dan sumber utama bagi perkataan semua orang arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Sebab lafaz sab’ah (tujuh) dipergunakan pula untuk menunjukkan jumlah banyak dan sempurna dalam bilangan satuan, seperti kata tujuh puluh’ dalam bilangan bilangan puluhan, dan ‘tujuh ratus’ dalam ratusan. Tetapi kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bilangan tertentu. 6. Pendapat Keenam Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf tersebut adalah qiraat tujuh. BAB I PENDAHULUAN 1.Latar Belakang Dengan menggabungkan antara arti bacaan dan himpunan atau kumpulan, dalam menelusuri makna kalimat Al-Qur'an, bisa dapatakan titik temu, bahwa ketika seorang membaca Al-Qur'an, ia telah mengumpulkan huruf-huruf kalimat dalam suatu rangkaian yang utuh, lalu melafalkannya dengan lisanya, dalam bentuk kalimat atau kata yang sempurna, sehingga enak didengarnya, nampak menjadi sebuah bangunan yang kuat saling mendukung, tak tergoyahkan. Dari membaca akan lahir pemahaman. Dari pemahaman akan lahir amal. Dengan demikian peranan nampak bahwa membaca merupakan urutan pertama dalam membangun ilmu pengetahuan, dan selanjutnya untuk membangun sebuah peradaban. Dalam al-qur’an juga terdapat banyak makna diantaranya adalah alqur’an diturunkan dalam tujuh huruf. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan istilah tujuh huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam. Sehingga Ibn Hayyan mengatakan: ''Ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti kata tujuh huruf menjadi tiga puluh lima pendapat. "Namun kebanyakan pendapat itu bertumpang tindih. Di sini kami akan kemukakan beberapa pendapat di antaranya yang dianggap paling mendekati kebenaran. 2. Tujuan dan Rumusan Masalah Apakah sebenarnya makna al qur’an? Yang bertujuan agar kita bisa lebih memahaminya dalam membaca maupun dalam penerapannya. Apakah makna al qur’an diturunkan dalam tujuh huruf? Bertujuan agar kita bisa mengetahui makna-makna yang terkandug didalamnya. DAFTAR PUSTAKA http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/seputar-ramadhan/15-pengajian/941-makna-al-quran http://www.google.co.id/search?q=makna+alqur%27an+diturunkan+7+huruf&hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:id:official&ei=RJ2xTIWqLMqecYLBqZgL&start=0&sa=N http://ariefhikmah.com/search/Pendapat%20tasawuf%20dan%20kejawen%20tentang%20alquran%20diturunkan%20dalam%207%20huruf/page/3/

Makalah IAD

BAB I PENDAHULUAN I.I LATAR BELAKANG Keinginan melindungi potensi sumber daya kelautan bukanlah hal baru. Jika kita cermati pernyataan Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, maupun dasar pertimbangannya, jelaslah aspek perlindungan sumber daya kelautan, di samping pertahanan dan keamanan merupakan dasar pertimbangan utama. Melalui Deklarasi Juanda, cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah laut ditekankan pada kesatuan teritorial wilayah tanah air yang berdaulat. Selanjutnya konsepsi kesatuan wilayah Indonesia diperkuat dengan kesepakatan dalam Konvesi Hukum Laut tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS). Dalam Konvensi tersebut setiap negara wajib untuk mengelola dan melestarikan sumber daya kelautan di wilayahnya. Tetapi di Indonesia upaya pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan cenderung bersifat sektoral dan terkesan eksklusif. Masalah ini terjadi karena pelaksanaan pengendalian sumber daya kelautan, selama ini dilakukan secara terpisah oleh instansiinstansi yang berwenang. Tidak ada koordinasi serta sinkronisasi, bahkan sering tidak terkomunikasikan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Itu sebabnya konsepsi perencanaan mengenai sistem pengendalian sumber daya kelautan secara terpadu, yang berbasis pengorganisasian, prosedur, dan mekanisme kerja, mutlak segera diwujudkan. I.1 RUMUSAN MASALAH a. Apakah sumberdaya kelautan itu? b. Potensi apa sajakah yang ada dalam SDK? c. Bagaimanakah kinerja pembangunan yang stratgis? d. Bagaimana cara pengelolaan dan konservasi lingkungan kelautan di Indonesia? I.2 TUJUAN a. Untuk mengetahui pengertian SDK b. Untuk mengetahui potensi apa sajakah yang dimiliki SDK c. untuk mengetahui kinerja pembangunan yang strategis d. Untuk mengetahui cara pengelolaan dan konservasi lingkungan kelautan di indonesia BAB II PEMBAHASAN II.1 PENGERTIAN SUMBERDAYA KELAUTAN Secara umum, sumberdaya kelautan terdiri atas sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources), dan jasa-jasa lingkungan kelautan (environmental services).Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (mariculture).Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas.Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.Potensi sumberdaya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumberdaya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini. a.Instansi yang Memiliki Tugas Pokok Pengendalian Di Bidang Kelautan Di Indonesia, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengendalian sumber daya kelautan terbagi-bagi di banyak instansi. Instansi yang memiliki tupoksi dan program/kegiatan terkait sumber daya kelautan. dapat dilihat di bawah. Mereka memiliki rencana strategis masing-masing: 1. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2. Badan Pertanahan Nasional (BPN). 3. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 4. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 5. Departemen Keuangan (Depkeu). - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. - Direktorat Jenderal Imigrasi. 6. Departemen Perhubungan. 7. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 8. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. 9. Polisi Air b. Peraturan Perundangan Terkait dengan Pengendalian Sumber Daya Laut Di Indonesia paling tidak terdapat 10 undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan. Kesepuluh undang-undang tersebut adalah: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut II.2 POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN 1.Potensi Fisik Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta km2. Perairan Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE (Exlusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km2, panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau. 2. Potensi Pembangunan Potensi Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah sebagai berikut: (a) Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil. (b) Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti; Minyak bumi dan Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya serta Harta Karun. (c) Energi Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). (d) Jasa-jasa Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung (Penetralisir) limbah. 3. Potensi Geopolitis Indonesia memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negaranegara ekonomi maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluangIndonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa. II.3 KINERJA PEMBANGUNAN KELAUTAN YANG STRATEGIS 1. Kinerja Pembangunan Kelautan Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia yang secara agregat cenderung meningkat ternyata telah membawa implikasi kepada peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Asia Pasifik. World & Economic Forum (WEF) pada Konvensi di Swiss tahun 2001 yang lalu memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam kurun waktu hingga dua dekade mendatang. Satu hal yang menarik, berdasarkan kajian WEF variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sektor kelautan yang akan menjadi prime mover. Indonesia sebagai negara kepulauan di samping Filipina dan Jepang yang terretak di kawasan Asia pasifik, diyakini oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Bank Dunia (World Bank) dalam laporan tahunannya pada Tahun 2000 akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan di kawasan ini sebagaimana prediksi WEF tersebut. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh PKSPL-IPB (2000) menunjukkan bahwa hingga tahun 1998, sektor kelautan menyumbang 20.06 % dari pangsa PDB nasional. Apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sector kelautan mengalami kenaikan yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun 2. Bangunan Kelautan :Design with the Nature Pembangunan kontruksi di pesisir dan laut memerlukan kemampuan rekayasa yangsesuai dengan kondisi alam (Design with the Nature) pesisir dan laut yang memiliki kondisi ekosistem dan fisik berbeda dengan daratan.Dengan demikian faktor bangunankelautan (kegiatan penyiapan lahan sampai kontruksi di pesisir dan bangunan lepaspantai) harus dikaji dengan seksama agar tidak menimbulkan bencana yang berdampakpada manusia dan lingkungan serta sumberdaya alam (kasus reklamasi Teluk Jakartadan Manado). Dari era kemerdekaan sampai dengan saat ini belum ada kebijakan mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu dibawah satu koordinasi lembaga negata. Memang pada jaman orde lama pernah ada Departemen maritim, namun Departemen tersebut hanya sekedar mengurusi masalah perhubungan laut, industri maritim dan perikanan. Sebagai Negara yang memiliki wilayah laut yang luas beserta potensi sumberdaya alam didalamnya,semestinya Indonesia memiliki kebijakan nasional kelautan (Ocean national policy), yang dikoordinasikan oleh sebuah institusi negara mulai dari pusat sampai ke daerah dalam perspektif ekonomi regional, wilayah pesisir memiliki pilar-pilar penting untuk menjadi kekuatan dalam membangun wilayah tersebut. Kekuatan-kekuatan tersebut adalahNatural resources advantages atau imperfect factor mobility. Secara faktual di wilayah pesisir terdapat kosentrasi-konsentrasi keunggulan wilayah yang mempunyai yang tidak dimiliki wilayah lain yakni : (i) keunggulan sumberdaya dalam misalnya mangrove, terumbu karang, padang lamun; (ii) karakteristik kultural yang khas dengan ciri egaliter, inward looking dan dinamis; (iii) adanya keterkaitan masyarakat dengan sumberdaya wilayah pesisir, seperti masyarakat Teluk Bintuni dan komunitas mangrove. II.4 PENGELOLAAN dan KONSERVASI LINGKUNGAN KELAUTAN Pengelolaan dan konservasi lingkungan kelautan, seperti juga aspek lainnya di Indonesia, perlu membuat terobosan dalam hal, antara lain: * Internalitas semua factor ekternalitas dalam bidang lingkungan yang dimasukan dalam struktur harga dan fiskal. * Pemerintah dan swasta wajib melakukan analisa lingkungan terhadap setiap langkah perubahan, dengan menyertakan kemungkinan pengeluaran keuangan yang ditimbulkan baik dari dampak lingkungan maupun social. * Pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat meminimisasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan makro ekonomi dan sektor, serta mencoba untuk menggalang suatu kebijakan yang meyeluruh dengan menerapkan azas good environmental governance dalam rangka menuju suatu negara maritim yang mengimplementasikan kaidah ocean governance. Berdasar program yang ada dan tercurah dalam Propenas, untuk mencapai suatu negara maritim maka program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perlu dijalankan berdasarkan azas environmental good governance. Dalam propenas telah disepakati untuk menjalankan 5 program, antara lain: * Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. * Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam. * Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. * Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan. * Program Peningkatan Peranan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan. Kelima program yang ada memang telah sejalan dengan azas environmental good governance, akan tetapi pendekatan yang menerapkan ketiga butir terobosan diatas perlu dilaksanakan dalam rangka menuju negara maritim. SUMBER DAYA KELAUTAN Untuk memenuhi tugas mata kuliah : ILMU BUDAYA DASAR Dosen Pengampu : AHMAD ABTHOKHI, M.Pd Disusun oleh : Elsa dwi nuraini (09510094) Effi puspitasari (09510096) JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG JUNI, 2010 DAFTAR PUSTAKA http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&hs=H4B&rls=org.mozilla:id:official&q=sumber+daya+kelautan&start=20&sa=N&cts=1270650358276 http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=3&id=June+29,+2007,+2:57+pm http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIFDgCRMzDkAdWvLQwx.?p=sumber+daya+kelautan+indonesia&rd=r1&type=937811&fr=greentree_ff1&fr2=sg-gac&xargs=0&pstart=1&b=1 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Sumberdaya Kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional menyongsong abad 21, namun demikian pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakkan ekosistemnya seperti yang terjadi pada sumberdaya daratan. Dalam rangka menjadikan bidang kelautan sebagai sektor unggulan dalam memperkokoh perekonomian nasional, maka diperlukan suatu formulasi kebijakan kelautan (ocean policy) yang integral dan komprehensif yang nantinya menjadi paying politik bagi semua institusi negara yang memperkuat pembangunan perekomian kelautan (ocean economy). Pengembangan formulasi kebijakan tersebut tidak terlepas dengan sejarah kemajuan peradaban bangsa Indonesia yang dibangun dari kehidupan masyarakat yang sangat tergantung dengan sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian dari era kemerdekaan sampai dengan saat ini belum ada kebijakan mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu dibawah satu koordinasi lembaga Negara yang sinergis. Diketahui bahwa fokus pernbangunan bidang kelautan cukup luas yaitu terdiri dari berbagai sektor ekonomi. Namun selama ini pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara tetapi dilakukan secara parsial oleh beberapa lembaga negara seperti departemen pertahanan, dalam negeri, luar negeri, perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan Perikanan.

LAGU LAGU

Mars PMII Inilah kami wahai indonesia Satu barisan dan satu cita Pembela bangsa penegak agama Tangan terkepal dan maju kemuka Habislah sudah masa yang suram Selesai sudah derita yang lama Bangsa yang jaya islam yang benar Bangun tersentak dari bumiku subur Reff Denganmu PMII Pergerakanku Ilmu dan bakti kuberikan Adil dan makmur kuperjuangkan Untukmu satu tanah airku Untukmu satu keyakinanku inilah kami wahai indonesia satu angkatan dan satu jiwa putera bangsa bebas merdeka tangan terkepal dan maju kemuka (kembali ke reff) Berjuanglah PMII # Berjuanglah PMII berjuang.. Marilah kita bina persatuan.. > 2X Hancur leburkanlah angkara murka Perkokohlah barisan kita Siap..!! Reff Sinar api Islam kini menyala…!! Tekat bulat jihad kita membara.. !! > 2X Berjuanglah PMII berjuang Menegakkan Kalimat Tuhan. (2X– pada ulangan kedua) (kembali ke # ) Himne PMII # Bersemilah, bersemilah tunas PMII..2 X Tumbuh subur.. tumbuh subur.. Kadert PMII.. Masa Depan ditanganmu Untuk meneruskan perjuangan Bersemilah, bersemilah.. Kau harapan bangsa.. (kembali ke # ) Darah Juang Disini negeri kami Tempat padi terhampar Samuderanya kaya raya Tanah kami subur Tuhan Dinegeri permai ini Berjuta rakyat bersimbah luka Anak kurus tak sekolah Pemuda desa tak kerja # mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda relakan darah juang kami Tuk membebaskan rakyat (padamu kami berjanji *yg kedua) Kembali ke # BURUH TANI Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin, kota Bersatu padu rebut demokrasi Gegap gempita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat sejahtera Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba Marilah kawan mari kita kabarkan Ditangan kita tergenggam arah bangsa Marilah kawan mari kita nyanyikan Sebuah lagu tentang pembebasan

SEJARAH PERKEMBANGAN PMII

SEJARAH PERKEMBANGAN PMII Historisitas PMII PMII, atau yang disingkat dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Indonesian Moslem Studens Movement, dalam bahasa Maduranya) adalah Anak Cucu organisasi NU yang lahir dari rahim Departemen perguruan Tinggi IPNU. Lahirnya PMII bukannya berjalan mulus, banyak sekali hambatan dan rintangan. Hasrat mendirikan organisasi NU sudah lama bergolak. namun pihak NU belum memberikan green light. Belum menganggap perlu adanya organisasi tersendiri buat mewadahi anak-anak NU yang belajar di perguruan tinggi. melihat fenomena yang ini, kemauan keras anak-anak muda itu tak pernah kendur, bahkan semakin berkobar-kobar saja dari kampus ke kampus. hal ini bisa dimengerti karena, kondisi sosial politik pada dasawarsa 50-an memang sangat memungkinkan untuk lahirnya organisasi baru. Banyak organisasi Mahasiswa bermunculan dibawah naungan payung induknya. misalkan saja HMI yang dekat dengan Masyumi, SEMI dengan PSII, KMI dengan PERTI, IMM dengan Muhammadiyah dan Himmah yang bernaung dibawah Al-Washliyah. Wajar saja jika kemudiaan anak-anak NU ingin mendirikan wadah tersendiri dan bernaung dibawah panji bintang sembilan, dan benar keinginan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama) pada akhir 1955 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh pimpinan pusat IPNU. Namun IMANU tak berumur panjang, dikarenakan PBNU menolak keberadaannya. ini bisa kita pahami kenapa Nu bertindak keras. sebab waktu itu, IPNU baru saja lahir pada 24 Februari 1954. Apa jadinya jika organisasi yang baru lahir saja belum terurus sudah menangani yang lain? hal ini logis seakli. Jadi keberatan NU bukan terletak pada prinsip berdirinya IMANU (PMII), tetapi lebih pada pertimbangan waktu, pembagian tugas dan efektifitas organisasi. oleh karenanya, sampai pada konggres IPNU yang ke-2 (awal 1957 di pekalongan) dan ke-3 (akhir 1958 di Cirebon). NU belum memandang perlu adanya wadah tersendiri bagi anak-anak mahasiswa NU. Namun kecenderungan ini nsudah mulai diantisipasi dalam bentuk kelonggaran menambah Departemen Baru dalam kestrukturan organisasi IPNU, yang kemudian dep[artemen ini dikenal dengan Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Dan baru setelah konferensi Besar IPNU (14-16 Maret 1960 di kaliurang), disepakati untuk mendirikan wadah tersendiri bagi mahsiswa NU, yang disambut dengan berkumpulnya tokoh-tokoh mahasiswa NU yang tergabung dalam IPNU, dalam sebuah musyawarah selama tiga hari(14-16 April 1960) di Taman Pendidikan Putri Khadijah(Sekarang UNSURI) Surabaya. Dengan semangat membara, mereka membahas nama dan bentuk organisasi yang telah lama mereka idam-idamkan. Bertepatan dengan itu, Ketua Umum PBNU KH. Dr. Idam Kholid memberikan lampu hijau. Bahkan memberi semangat pada mahasiswa NU agar mampu menjadi kader partai, menjadi mahasiswa yang mempunyai prinsip: Ilmu untuk diamalkan dan bukan ilmu untuk ilmu…maka, lahirlah organisasi Mahasiswa dibawah naungan NU pada tanggal 17 April 1960. Kemudian organisasi itu diberi nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Disamping latar belakang lahirnya PMII seperti diatas, sebenarnya pada waktu itu anak-anak NU yang ada di organisasi lain seperti HMI merasa tidak puas atas pola gerak HMI. Menurut mereka (Mahasiswa NU) , bahwa HMI sudah berpihak pada salah satu golongan yang kemudian ditengarai bahwa HMI adalah anderbownya partai Masyumi, sehinggga wajar kalau mahasiswa NU di HMI juga mencari alternatif lain. Hal ini juga diungkap oleh Deliar Nur (1987), beliau mengatakan bahwa PMII merupakan cermin ketidakpuasan sebagian mahasiswa muslim terhadap HMI, yang dianggap bahwa HMI dekat dengan golongan modernis (Muhammadiyah) dan dalam urusan politik lebih dekat dengan Masyumi. Dari paparan diatas bisa ditarik kesimpulan atau pokok-pokok pikiran dari makna dari kelahiran PMII: Bahwa PMII karena ketidak mampuan Departemen Perguruan Tinggi IPNU dalam menampung aspirasi anak muda NU yang ada di Perguruan Tinggi . PMII lahir dari rekayasa politik sekelompok mahasiswa muslim (NU) untuk mengembangkan kelembagaan politik menjadi underbow NU dalam upaya merealisasikan aspirasi politiknya. PMII lahir dalam rangka mengembangkan paham Ahlussunah Waljama’ah dikalangan mahasiswa. Bahwa PMII lahir dari ketidakpuasan mahasiswa NU yang saat itu ada di HMI, karena HMI tidak lagi mempresentasikan paham mereka (Mahasiwsa NU) dan HMI ditengarai lebih dekat dengan partai MASYUMI. Bahwa lahirnya PMII merupakan wujud kebebasan berpikir, artinya sebagai mahasiswa harus menyadari sikap menentukan kehendak sendiri atas dasar pilihan sikap dan idealisme yang dianutnya. Denagn demikian ide dasar pendirian PMII adalah murni dari anak-anak muda NU sendiri Bahwa kemudian harus bernaung dibawah panji NU itu bukan berarti sekedar pertimbangan praktis semata, misalnya karena kondisi pada saat itu yang memang nyaris menciptakan iklim dependensi sebagai suatu kemutlakan. Tapi lebih dari itu, keterikatan PMII kepada NU memang sudah terbentuk dan sengaja dibangun atas dasar kesamaan nilai, kultur, akidah, cita-cita dan bahkan pola berpikir, bertindak dan berperilaku. Tetapi kemudian PMII harus mengakui dengan tetap berpegang teguh pada sikap Dependensi timbul berbagai pertimbangan menguntungkan atau tidak dalam bersikap dan berperilaku untuk sebuah kebebasan menentukan nasib sendiri. oleh karena itu haruslah diakau, bahwa peristiwa besar dalam sejarah PMII adalah ketika dipergunakannya istilah Independent dalam deklarasi Murnajati tanggal 14 Juli 1972 di malang dalam MUBES III PMII, seolah telah terjadi pembelahan diri anak ragil NU dari induknya. Sejauh pertimbangan-pertimbangan yang terekam dalam dokumen historis, sikap independensi itu tidak lebih dari dari proses pendewasaan. PMII sebagai generasi muda bangsa yang ingin lebih eksis dimata masyarakat bangsanya. Ini terlihat jelas dari tiga butir pertimbangan yang melatar belakangi sikap independensi PMII tersebut. Pertama, PMII melihat pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insan-insan Indonesia yang berbudi luhur, taqwa kepada Allah SWT, berilmu dan cakap serta tanggung jawab, bagi keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Kedua, PMII selaku generasi muda indonesia sadar akan perannya untuk ikut serta bertanggungjawab, bagi keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati secar merata oleh seluruh rakyat. Ketiga, bahwa perjuangan PMII yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai deklarasi tawangmangu, menuntut berkembangnya sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap, dan pembinaan rasa tanggungjawab. berdasarkan pertimbanganitulah, PMII menyatakan diri sebagai organisasi Independent, tidak terikat baik sikap maupun tindakan kepada siapapun, dan hanya kommitmen terhadap perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskanPancasila. Makna Filosofis PMII PMII terdiri dari 4 penggalan kata, yaitu : Pergerakan adalah dinamika dari hamba (mahluk) yang senantiasa maju bergerak menuju tujuan idealnya, memberikan rahmat bagi sekalian alam. Perwujudannya : Membina dan Mengembangkan potensi Ilahiah Membina dan mengembangkan potensi kemanusiaan Tanggungjawab memberi rahmat pada lingkungannya gerak menuju tujuan sebagai Kahalifah Fil Ardl Mahasiswa Adalah generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri : sebagai insan religius sebagai insan akademik sebagai insan sosial dan sebagai insan yang mandiri Perwujudannya : tanggungjwab keagamaan tanggungjawab intelektual tanggungjawab sosial kemasyarakatan tanggungjawab individual sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga negara Islam adalah agama uyang dianut, diyakini dan dipahami dengan haluan atau paradigma Ahlussunnah Wal Jama’ah. ASWAJA sebagai Manhaj Al Fikr (metode berfikir), yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran-ajaran islam secara proporsional antara iman, islam dan ihsan. Indonesia Adalah masyrakat bangsa dan negara indonesia yang mempunyai falsafah dan idiologi bangsa(pancasila) dan UUD 1945 dengan landasan kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara yang terbentang dari sabng sampai merauke, serta diikat dengan kesadaran wawasan nusantara. Secara totalitas, PMII bertujuan melahirkan kader bangsa yangmempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. dan Atas Dasar Ketaqwaannya, berkiprah mewujudkan peran ketuhanan dalam rangka membangun masyrakat bangsa dan negara indonesia menuju suatu tatanan yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridho Allah SWT. ARTI LAMBANG DAN BENDERA PMII 1. LAMBANG PMII Pencipta lambang PMII : H. Said Budairi Makna lambang PMII 1.1. Bentuk : Perisai berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar. Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar. 5 (lima) bintang sebelah atas melambangkan Rasulullah dengan empat sahabat terkemuka (khulafaurrasyidin). 4 (empat) bintang sebelah bawah menggambarkan empat mazhab yang berhadluan Ahlussunah Wal Jama’ah. 9 (sembilan) bintang secara keseluruhan dapat berarti : - Rasulullah dengan empat orang sahabatnya serta empat orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan yang tinggi dan penerang umat manusia. - Sembilan bintang juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar agama islam di Indonesia yang disebut dengan Wali Songo 1.2. Warna: Biru, sebagaimana tulisan PMII, berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan harus digali oleh warga pergerakan, biru juga menggambarkan lautan Indonesia dan merupakan kesatuan Wawasan Nusantara Biru muda, sebagaimana dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan taqwa. Kuning, sebagaimana perisai sebelah atas berarti identitas mahasiswa yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan 1.3. Penggunaan: Lambang PMII digunakan pada papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, jaket, kartu anggota, dan benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi. Ukuran lambang PMII disesuaikan dengan wadah penggunaanya. 2. BENDERA PMII - Pencipta Bendera PMII : Shaimory - Ukuran Bendera PMII : Panjang dan lebar (4 : 3) - Wrana dasar bendera PMII : Kuning - Isi bendera PMII : a. Lambang PMII terletak di bagian tengah b. Tulisan PMII terletak di sebelah kiri lambang membujur ke bawah. - Penggunaan bendera PMII a. Digunakan pada upacara-upacara resmi organisasi baik intern maupun ekstern dan upacara nasional. b. Penempatam bendera PMII diletakkan didepan tempat upacara dan disebelah kiri bendera kebangsaan Indonesia. PERATURAN ORGANISASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi dilingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan progran organisasi guna menacapai tujuan. Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris diseluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara nasional dilingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar samapai Rayon. 1.2. Pengertian Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional. 1.3. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk : 1.3.1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII. 1.3.2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretariatan disemua tingkatan organisasi PMII. 1.3.3. Menegakkan wibawa dan displin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan berorganisasi dikalangan anggota. 1.4. Sasaran Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi(PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut : 1.4.1. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang baru dan berlaku secara nasional. 1.4.2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. 1.5. Landasan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada : 1.5.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII 1.5.2. Keputusan Konggres XII PMII tahun 2000 1.5.3. Keputusan MUSPIM IX tahun 2002 II. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi 2.1 Pedoman Umum 2.1.1. Surat Yang dimaksud dengan surat dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2.1.1.1. Sistematika Surat Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut : a. nomor surat, disingkat No. b. Lampiran surat, disingkat Lamp. c. Perihal Surat , disingkat Hal. d. Sialamat surat, “Kepada Yth dst” e. Kata Pembuka Surat “Assalaamu ‘Alaikum ……. “ f. Kalimat Pengantar “ Salam silaturrahmi …………. “ g. Maksud surat h. Kata Penutup, “Wallahul Muwaffiq dst”, wassalaamu ‘alaikum dst” i. Tempat dan tanggal pembuatan surat. j. Nama Pengurus organisasi beserta jabatan 2.1.1.2. Bentuk Surat Seluruh surat organisasi(resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk block style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada ditepi yang sama. 2.1.1.3. Jenis surat Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan khusus. Surat Umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Dan surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris. Jenis tersebut diklasifikasikan kedalam dua sifat; intern dan ekstern. 2.1.1.4. Kertas Surat Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan : a. Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD-ART PMII. b. tulisan berupa tingkatan kepengurusan dan alamat organisasi. 2.1.1.5. Nomor Surat Seluruh surat resmi, organisasi disemua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas : a. nomor urut surat. b. Tingkat dan periode kepengurusan c. Jenis surat dan nomor surat. d. Penanda Tangan surat e. Bulan pembuatan surat. f. Tahun pembuatan surat. (lihat lampiran pedoman teknis, poin 2.2.1.) 2.1.2. Stempel 2.1.2.1. Bentuk Stempel Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal. 2.1.2.2. Ukuran Stempel stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. 2.1.2.3. Tulisan Stempel Stempel resmi organisasi berisi : a. Lambang PMII disebelah kiri b. Tulisan disebelah kanan terdiri atas : (1) Tingkatan kepengurusan, baris pertama (2) Nama Organisasi, baris kedua; “pergerakan”, baris ketiga; “Mahasiswa Islam” dan baris ke-empat;”Indonesia”. (3) Nama Tempat atau daerah, baris kelima. 2.1.2.4. Tinta Stempel seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel warna merah. (lihat lampiran 1 dan pedoman teknis point 2.2.2.). 2.1.3. Buku Agenda 2.1.3.1. Ukuran Buku Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan. 2.1.3.2. Model Buku Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya adalah sebagai berikut ; a. Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom ; (1) Nomor urut pengeluaran (2) Nomor Surat (3) Alamat surat (4) Tanggal Surat ; a) Tanggal Pembuatan b) Tanggal Pengiriman (5) Perihal Surat (6) Keterangan b. Buku Agenda surat masuk, terdiri atas kolom ; (1) Nomor urut penerimaan (2) Nomor surat (3) Alamat surat/pengirim (4) Tanggal surat ; a) tanggal Pembuatan b) Tanggal Penerimaan (5) Perihal Surat (6) Keterangan (lihat pedoman Teknis, point 2.2.3.) 2.1.4. Buku Kas 2.1.4.1 Ukuran Buku Kas Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan. 2.1.4.2. Model Buku Kas Buku Kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri atas kolom ; a. Nomor urut penerimaan b. Uraian sumber kas c. Jumlah uang yang diterima d. Nomor urut pengeluaran e. Uraian penggunaan kas f. Jumlah uang yang dikeluarkan (lihat pedoman Teknis, point 2.2.4.) 2.1.5. Buku Invetarisasi 2.1.5.1. Ukuran Buku Inventarisasi Buku inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolom yang diperlukan 2.1.5.2. Model Buku Inventarisasi Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom ; a. Nomor urut. b. Nama barang. c. Merk barang. d. Tahun pembelian. e. Jumlah barang f. Keadaan barang. g. Keterangan. (lihat pedoman Teknis, point 2.2.5.) 2.1.6. Papan Nama 2.1.6.1. Bentuk papan nama organisasi disemua tingkatan kepengurusan berbentuk empat persegi panjang. 2.1.6.2. Ukuran Papan Nama Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri no. 5 Thn 1986 adalah : a. Penguru besar :Panjang 200 cm dan lebar 150 cm. b. Pengurus Koordinator Cabang : Panjang 150 cm dan lebar 135 cm. c. Pengurus Cabang : Panjang 160 cm dan lebar 120 cm d. Pengurus Komisariat : Panjang 140 cm dan lebar 105 cm. e. Pengurus Rayon ; Panjang 120 cm dan lebar 90 cm. 2.1.6.3. Tulisan Papan Nama Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari: a. Lambang PMII, sebelah kiri atas. b. Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII c. Nama organisasi tingkat kepengurusan d. Alamat sekretariat dibagian bawah 2.1.6.4. Warna Papan Nama Papan nama mengunakan warana sebagai berikut: a. Warna dasar biru tua b. Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART. c. Tulisan ; putih. 2.1.6.5. Bahan Papan Nama pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dapat digunakan sebagai papan nama. namun yang layak digunakan adalah : a. triplek dan sejenisnya. b. kayu tebal. c. seng dan sejenisnya. 2.1.7. Jaket 2.1.7.1 Warna Jaket Jaket resmi organisasi semua tingkatan menggunakan warna biru muda 2.1.7.2. Model Jaket Model jaket resmi organisasi adalah jas tangan panjang 2.1.7.3. Bahan jaket Jaket resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku. 2.1.7.4. Atribut jaket Jaket organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut : a. Lambang PMII, sebelah kiri bawah. b. Nama Pengurus, sebelah kanan atas. c. Tingkatan Organisasi, sebelah kiri diatas lambang PMII. 2.1.9. Selempang 2.1.9.1 Warna Selempang warna selempang organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning, dan biru muda. 2.1.9.2. Ukuran Selempang Selempang organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4 cm 2.1.9.3. Bahan Selempang Selempang resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rompi dan lencana diujung keduanya. 2.1.10. Lencana 2.1.10.1. Jenis Lencana Lencana organisasi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu lencana besar dan lencana kecil. 2.1.10.2. Warna Lencana Warna lencana besar memiliki dasar sesuai dengan bahan-bahan lencana kecil berwarna dasar putih berlambang PMII sesuai ketentuan lampiran ART. 2.1.10.3. Bentuk Lencana Lencana besar berbentuk periasai lambang PMII dengan ukuran tinggi 9 cm dm lebar 7 cm, sedang lencana kecil berbentuk bulat berdiameter 3 cm. 2.1.10.4. Bahan Lencana Lencana kecil dan besar terbuat dari bahan logam, seperti aluminium, seng, dan sebagainya. 2.1.10.5. Tulisan Lencana besar hanya berwujud lambang tanpa tulisan, sedangkan lencana kecil bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII. 2.1.11. Kartu tanda Anggota 2.1.11.1. Sitematika Bagian Belakang : a. Nomor b. Nama c. Tempat Tanggal lahir d. Alamat rumah e. Perguruan Tinggi f. Fakultas/jurusan g. Komisariat h. Tempat dan tanggal pembuatan i. Tanda tangan dan nama terang pemegang KTA j. Tanda tangan dan nama terang PKC/PC k. Stempel PKC/PC Bagian Depan a. Kop logo PMII b. Tujuan PMII sesuai pasal 4 AD PMII c. Tanda tangan dan nama terang Ketua umum dan Sekjend PB. PMII 2.1.11.3. Kertas Kertas KTA berwarna dasar kuning dan ada background lambang PMII 2.1.11.4. Nomor Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut : 01-01-A01-01-01-01-2002 dengan keterangan : 01 pertama merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PB PMII A. merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC. 01 kedua merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PKC 01. ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC 01. ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK. 01. keempat merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR 2002 merupakan tahun penerbitan KTA. 2.1.11.5. Ukuran Panjang KTA 6 cm dan lebar 4 cm 2.1.11.6. Tulisan Menggunakan Font tipe Times New Roman diseluruh bagian KTA 2.2. Pedoman Teknis 2.2.1 Surat 2.2.1.1. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draft atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan. 2.2.1.2. agar memepermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuat copy atau salinannya buat di file atau di arsip. 2.2.1.3. dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis. 2.2.1.4. Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item kode(untuk PKC/PC/PK/PR) yaitu : a. Nomor surat b. Tingkat kepengurusan (1). Pengurus Besar disingkat PB (2). Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC (3). Pengurus Cabang disingkat PC (4). Pengurus Komisariat disingkat PK (5). Pengurus Rayon disingkat PR c. Jenis Surata dan Nomor Urut : Untuk Pengurus Besar : (1). Internal Khusus, seperti surat keputusan ditandai dengan kode : 01 (2). internal Umum, seperti surat-surat biasa selain surat keputusan, ditandai kode ; 02 (3). eksternal Khusus, seperti surat mandat khusus, audiensi dengan pejabat dll, dipakai kode : 03 (4). Eksternal Umum adalah surat yang bersifat umum, ditandai dengan kode :04 Untuk Pengurus Koorcab, Cabang, Komisariat dan Rayon (1). internal (Khusus dan Umum), ditandai dengan kode : 01 (2). Eksternal (Umum dan Khusus), dengan kode : 02 d. Penandatangan Surat Untuk Pengurus Besar (1). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Sekjend ditandai dengan kode : A-I (2). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Wakil Sekjen ditandai dengan kode : A-II (3). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Sekbid ditandai dengan kode : A-III (4). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua dan Sekjend, ditandai dengan kode : B-I (5). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjend, ditandai dengan kode : B-II (6). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua dan Sekbid, ditandai dengan kode : B-III (7). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Sekjend, Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I (8). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Wakil Sekjend, Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-II (9). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Sekbid, Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-III Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang : (1). Jika Penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum ditandai dengan kode : A-I (2). Jika Penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris ditandai dengan kode : A-II (3). Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris Umum ditandai dengan kode : B-I (4). Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai dengan kode : B-II (5). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Sekretaris Umum, Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I (6). Jika Penanda tangan surat adalah Ketua umum dan Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-II Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon (1). Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode : A-I (2). Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil sekretaris, ditandai dengan kode : A-II (3). Jika Penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode : B-I (4). Jika Penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Wakil sekretaris, ditandai dengan kode : B-II Khusu yang berkaitan dengan Masalah Keuangan organisasi : (1) jika Penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I (2) Jika Penandatangan surat adalah Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara/Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-II e. Bulan surat kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan dan ditulis dengan angka Arab. f. Tahun Surat Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat. g. Kode Koorcab/Cabang Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode daerah dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk komisariat dan rayon cukup menentukan kode cabang yang bersangkutan. (1). Koorcab/cabang yang berada diwilayah Sumatera ditandai dengan kode : U (2). Koorcab/cabang yang berada diwilayah Jawa dan Madura ditandai dengan kode : V (3). Koorcab/cabang yang berada diwilayah Bali dan nusa Tenggara ditandai dengan kode: W (4). Koorcab/cabang yang berada diwilayah Kalimantan ditandai dengan kode : X (5). Koorcab/cabang yang berada diwilayah sulawesi ditandai dengan kode : Y (6). Koorcab/cabang yang berada diwilayah Maluku dan Irian Jaya ditandai dengan kode : Z Kode Koorcab/Cabang dapat dilihat pada daftar kode alamat Koorcab/cabang PMII Contoh A. Surat Pengurus Besar Nomor : 001.PB-XIV.02-001.A-I.09.2002 001 : Nomor urut surat keluar PB : Pengurus Besar XIV : Periode ke 14 02 : jenis surat internal khusus 001 : nomor urut surat jenis tersebut A-I : ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjend 09 : Bulan ditetapkannya surat 2002 : Tahun Pembuatan Surat B. Pengurus Koordinator Cabang Nomor : 027.PKC-XII.Y-0. 01-018.A-II.10.2002 027 : Nomor urut surat keluar PKC : Pengurus koordinator Cabang XII : Periode ke 12 Y-0 : kode Koorcab sulawesi Selatan 01 : jenis surat internal (Umum dan Khusus) 018 : nomor urut surat jenis tersebut A-II : ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris 10 : Bulan ditetapkannya surat 2002 : Tahun Pembuatan Surat C. Pengurus Cabang Nomor : 035.PC-XVI.Y-01.02-022.B-I.11.2002 035 : Nomor urut surat keluar PC : Prngurus Cabang XVI : Periode ke 16 Y-01 : kode Cabang Ujung Pandang 02 : jenis surat Eksternal (Umum dan Khusus) 022 : nomor urut surat jenis tersebut B-I : ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum 11 : Bulan ditetapkannya surat 2002 : Tahun Pembuatan Surat D. Surat Pengurus Komisariat Nomor : 021.PK-XI.Y-01.01-045.B-II.12.2002 021 : Nomor urut surat keluar PK : Prngurus Komisariat XI : Periode ke 11 Y-01 : kode Cabang Ujung Pandang 01 : jenis surat internal (Umum dan Khusus) 045 : nomor urut surat jenis tersebut B-II : ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris 12 : Bulan ditetapkannya surat 2002 : Tahun Pembuatan Surat E. Surat Pengurus Rayon Nomor : 016.PR-IX.Y-01.02-07.A-I.01.2002 016 : Nomor urut surat keluar PR : Prngurus Rayon IX : Periode ke 9 Y-01 : kode cabang ujung Pandang 02 : jenis surat Eksternal (Umum dan Khusus) 07 : nomor urut surat jenis tersebut A-I : ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris 01 : Bulan ditetapkannya surat 2002 : Tahun Pembuatan Surat 2.2.1.5. Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hierarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan. 2.2.1.6. untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin mempedomani tatacara penomoran surat sebagaimana tercantum pada point 2.2.1.3. dan 2.2.1.4. 2.2.1.7. Penandatangan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hitam. 2.2.2. Stempel 2.2.2.1. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertanda tangan. 2.2.2.2. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua umum atau sekjen(untuk PB, Ketua umum atau sekretaris Umum (untuk Koorcab/Cabang), dan Ketua atau sekretaris (untuk komisariat dan rayon). 2.2.3. Buku Agenda 2.2.3.1. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan. 2.2.3.2. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain. 2.2.3.3. kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 6 (enam) kolom. 2.2.4. Buku Kas 2.2.4.1. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas : a. Buku Harian b. Neraca Bulanan c. Neraca Tahunan 2.2.4.2. Segala penerimaan dana harus dicatat didalam buku kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (Kredit), kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo. 2.2.4.3. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan buku kas adalah bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi. 2.2.4.4. Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi. 2.2.5. Buku Inventarisasi 2.2.5.1. Buku Inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milikorganisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan. 2.2.5.2. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini : 2.2.5.3. pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah Sekjen/Sekeretaris Umum/Sekretaris disemua tingkatan organisasi. 2.2.6. Papan Nama 2.2.6.1. Papan Nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang, didinding atau halaman muka kantor sekretariat atau tempat yang strategis dan berdekatan dengan sekretariat organisasi. 2.2.6.2. pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan ketentuan sebagaimanatercantum pada pedoman umum point 2.1.6. 2.2.7. Jaket 2.2.7.1. Jaket resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk didalamnya rapat-rapat pengurus disemua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain. 2.2.7.2. Penggunaan jaket secara lengkap dengan peci dan selempang hanya pada acara pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi. 2.2.7.3. Pembuatan jaket resmi harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman umum point 2.1.7. 2.2.7.4. Pengurus yang berwenang menggunakan jaket secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi, terutama Ketua Umum dan Sekjen (untuk PB), Ketua Umum dan Sekretaris umum (untuk PKC/PC), ketua dan sekretaris (untuk Komisariat dan rayon). 2.2.8. Peci 2.2.8.1. Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi resmi untuk menunjukkan identitas organisasi kepada khalayak umum. 2.2.8.2. peci organisasi digunakan bagi para petugas bidang protokol dan atau anggota pada setiap kegiatan disemua tingkatan organisasi. 2.2.8.3. Pembuatan peci resmi organisasi harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman umum point 2.1.8. 2.2.9. Selempang 2.2.9.1. Selempang dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jaket. Tapi untuk acara sebagaimana ketentuan pada pedoman tehnis point 2.2.7.2. harus dengan jaket. 2.2.9.2. jika selempang akan dikenakan, maka sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua dan sisi bagian dalam adalah biru 73 muda. Kemudian pad pertemuan kedua ujung selempang diletakkan lencana besar PMII, pembuatan selempang harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman point 2.1.9. 2.2.10. Lencana 2.2.10.1. Lencana organisasi dapat digunakan pad peci, baju dan benda lainnya, yang bertujuan menunjukkan identitas pada khalayak umum. 2.2.10.2. Penggunaan lencana besar disematkan pada jaket atau selempang dan lencana kecil pad peci atau baju diatas dada sebelah kiri. 2.2.10.3. Pembuatan lencana organisasi harus senantiasa memperhatikan ketentuan pad pedoman umu point 2.1.10. 2.2.11. Kartu Tanda Anggota 2.2.11.1. KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat sebagai anggota PMII 2.2.11.2. KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan, misalnya seperti Konggres, Muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII. III. PENUTUP 3.1. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi ini akan berfungsi sebagaiman mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan pedoaman ini secara sungguh-sungguh. 3.2. Hal-ahal yang belum terjangkau dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh pengurus besar.

AHLUSSUNNAH WALJAMA’AH DALAM PERGUMULAN PEMIKIRAN

AHLUSSUNNAH WALJAMA’AH DALAM PERGUMULAN PEMIKIRAN Oleh: PC PMII Kota Malang I Pengantar Telaah terhadap Ahlussunnah Wal Jama’ah ( Aswaja ) sebagai bagaian dari kajian keislaman –merupakan upaya yang mendudukkan aswaja secara proporsional, bukannya semata-mata untuk mempertahankan sebuah aliran atau golongan tertentu yang mungkin secara subyektif kita anggap baik karena rumusan dan konsep pemikiran teologis yang diformulasikan oleh suatu aliran, sangat dipengaruhi oleh suatu problem teologis pada masanya dan mempunyai sifat dan aktualisasinya tertentu. Pemaksaan suatu aliran tertentu yang pernah berkembang di era tertentu untuk kita yakini, sama halnya dengan aliran teologi sebagai dogma dan sekaligus mensucikan pemikiran keagamaan tertentu. Padahal aliran teologi merupakan fenomena sejarah yang senantiasa membutuhkan interpretasi sesuai dengan konteks zaman yang melingkupinya. Jika hal ini mampu kita antisipasi berarti kita telah memelihara kemerdekaan (hurriyah); yakni kebebasan berfikir (hurriyah al-ra’yi), kebebasan berusaha dan berinisiatif (hurriyah al-irodah) serta kebebasan berkiprah dan beraktivitas (hurriyah al-harokah) (Said Aqil Siradj : 1998). Berangkat dari pemikiran diatas maka persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana meletakkan aswaja sebagai metologi berfikir (manhaj al-fikr)?.Jika mengharuskan untuk mengadakan sebuah pembaharuan makna atau inpretasi, maka pembaharuan yang bagaimana bisa relevan dengan kepentingan Islam dan Umatnya khususnya dalam intern PMII. Apakah aswaja yang telah dikembangkan selama ini didalam tubuh PMII sudah masuk dalam kategori proporsional? Inilah yang mungkin akan menjadi tulisan dalam tulisan ini. II Aswaja Dan Perkembangannya Melacak akar-akar sejarah munculnya istilah ahlul sunnah waljamaah, secara etimologis bahwa aswaja sudah terkenal sejak Rosulullah SAW. Sebagai konfigurasi sejarah, maka secara umum aswaja mengalami perkembangan dengan tiga tahap secara evolutif. Pertama, tahab embrional pemikiran sunni dalam bidang teologi bersifat eklektik, yakni memilih salah satu pendapat yang dianggap paling benar. Pada tahab ini masih merupakan tahab konsolidasi, tokoh yang menjadi penggerak adalah Hasan al-Basri (w.110 H/728 M). Kedua, proses konsolidasi awal mencapai puncaknya setelah Imam al-Syafi’I (w.205 H/820 M) berhasil menetapkan hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al- qur’an dalam konstruksi pemikiran hukum Islam. Pada tahab ini, kajian dan diskusi tentang teologi sunni berlangsung secara intensif. Ketiga, merupakan kristalisasi teologi sunni disatu pihak menolak rasionalisme dogma, di lain pihak menerima metode rasional dalam memahami agama. Proses kristalisasi ini dilakukan oleh tiga tokoh dan sekaligus ditempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, yakni; Abu Hasan al-Asy’ari (w.324 H/935 M)di Mesopotamia, Abu Mansur al-Maturidi (w.331 H/944 M) di Samarkand, Ahmad Bin Ja’far al-Thahawi (w.331 H/944 M) di Mesir. ( Nourouzzaman Shidiqi : 1996). Pada zaman kristalisasi inilah Abu Hasan al-Asy’ari meresmikan sebagai aliran pemikiran yang dikembangkan. Dan munculnya aswaja ini sebagai reaksi teologis-politis terhadap Mu’tazilah, Khowarij dan Syi’ah yang dipandang oleh As’ari sudah keluar dari paham yang semestinya. Lain dengan para Ulama’ NU di Indonesia menganggap aswaja sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip tawasuth (moderat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang). Perkembangkan selanjutnya oleh Said Aqil Shiroj dalam mereformulasikan aswaja sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr) keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berdasarkan atas dasar modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleransi, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan warna baru terhadap cetak biru (blue print) yang sudah mulai tidak menarik lagi dihadapan dunia modern. Dari sinilah PMII menggunakan aswaja sebagai manhaj al fikr dalam landasan gerak. III Aswaja Sebagai Manhaj al-fikr Dalam wacana metode pemikiran, para teolog klasik dapat dikategorikan menjadi empat kelompok. Pertama, kelompok rasionalis yang diwakili oleh aliran Mu’tazilah yang pelopori oleh Washil bin Atho’, kedua, kelompok tekstualis dihidupkan dan dipertahankan oleh aliran salaf yang munculkan oleh Ibnu Taimiyah serta generasi berikutnya. Ketiga, kelompok yang pemikirannya terfokuskan pada politik dan sejarah kaum muslimin yang diwakili oleh syi’ah dan Khawarij, dan keempat, pemikiran sintetis yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Didalam PMII Aswaja dijadikan Manhajul Fikri artinya Aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama melainkan dijadikan metode dalam berfikir untuk mencapai kebenaran agama. Walaupun banyak tokoh yang telah mencoba mendekontruksi isi atau konsep yang ada dalam aswaja tapi sampai sekarang Aswaja dalam sebuah metode berfikir ada banyak relevansinya dalam kehidupan beragama, sehingga PMII lebih terbuka dalam mebuka ruang dialektika dengan siapapun dan kelompok apapun. Rumusan aswaja sebagai manhajul fikri pertama kali diintrodusir oleh Kang Said (panggilan akrab Said Aqil Siradj) dalam sebuah forum di Jakarta pada tahun 1991. Upaya dekonstruktif ini selayaknya dihargai sebagai produk intelektual walaupun juga tidak bijaksana jika diterima begitu saja tanpa ada discourse panjang dan mendalam dari pada dipandang sebagai upaya ‘merusak’ norma atau tatanan teologis yang telah ada. Dalam perkembangannya, akhirnya rumusan baru Kang Said diratifikasi menjadi konsep dasar aswaja di PMII. Prinsip dasar dari aswaja sebagai manhajul fikri meliputi ; tawasuth (moderat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang). Aktualisasi dari prinsip yang pertama adalah bahwa selain wahyu, kita juga memposisikan akal pada posisi yang terhormat (namun tidak terjebak pada mengagung-agungkan akal) karena martabat kemanusiaan manusia terletak pada apakah dan bagaimana dia menggunakan akal yang dimilikinya. Artinya ada sebuah keterkaitan dan keseimbangan yang mendalam antara wahyu dan akal sehingga kita tidak terjebak pada paham skripturalisme (tekstual) dan rasionalisme. Selanjutnya, dalam konteks hubungan sosial, seorang kader PMII harus bisa menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada bahkan sampai pada keyakinan sekalipun. Tidak dibenarkan kita memaksakan keyakinan apalagi hanya sekedar pendapat kita pada orang lain, yang diperbolehkan hanyalah sebatas menyampaikan dan mendialiektikakan keyakinan atau pendapat tersebut, dan ending-nya diserahkan pada otoritas individu dan hidayah dari Tuhan. Ini adalah manifestasi dari prinsip tasamuh dari aswaja sebagai manhajul fikri. Dan yang terakhir adalah tawazzun (seimbang). Penjabaran dari prinsip tawazzun meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu perilaku individu yang bersifat sosial maupun dalam konteks politik sekalipun. Ini penting karena seringkali tindakan atau sikap yang diambil dalam berinteraksi di dunia ini disusupi oleh kepentingan sesaat dan keberpihakan yang tidak seharusnya. walaupun dalam kenyataannya sangatlah sulit atau bahkan mungkin tidak ada orang yang tidak memiliki keberpihakan sama sekali, minimal keberpihakan terhadap netralitas. Artinya, dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa memandang dan memposisikan segala sesuatu pada proporsinya masing-masing adalah sikap yang paling bijak, dan bukan tidak mengambil sikap karena itu adalah manifestasi dari sikap pengecut dan oportunis. IV Penutup Ini bukanlah sesuatu yang saklek yang tidak bisa direvisi atau bahkan diganti sama sekali dengan yang baru, sebab ini adalah ‘hanya’ sebuah produk intelektual yang sangat dipengaruhi ruang dan waktu dan untuk menghindari pensucian pemikiran yang pada akhirnya akan berdampak pada kejumudan dan stagnansi dalam berpikir. Sangat terbuka dan kemungkinan untuk mendialektikakan kembali dan kemudian merumuskan kembali menjadi rumusan yang kontekstual. Karena itu, yakinlah apa yang anda percayai saat ini adalah benar dan yang lain itu salah, tapi jangan tutup kemungkinan bahwa semuanya itu bisa berbalik seratus delapan puluh derajat.

MANAJEMEN ORGANISASI

MANAJEMEN ORGANISASI By : Mochammad Ali Baharudin Sebuah Prolog Istilah “manajemen” seringkali menimbulkan tanggapan yang campur aduk, apalagi di lingkungan organisasi nirlaba. Soalnya istilah-istilah tersebut menimbulkan kesan sebagai suatu kumpulan pejabat organisasi perusahaan atau pabrik (karena istilah ini memang berasal dari sana)yang menentang para pekerja mereka, padahal organisasi nirlaba justru sangat tertarik untuk mengorganisir kaum buruh. Seringkali istilah manajemen memang diartikan sebagai sekelompok orang pimpinan dalam “manajemen” . Kita seringkali mendengar seseorang di sebuah perubahan atau pabrik mengatakan: “Pihak manajemen sudah memutuskan...”, “Saya sudah melaporkan kepada pihak manajemen” dan sebagainya. Kelompok(pimpinan) manajemen ini memang sering dianggap sebagai biang keladi semua ketidakberesan yang terjadi dalam suatu organisasi, atau bahkan ketidakberesan yang terjadi di tengah masyarakat luas. Tidak heran jika banyak manajer yang sering tak mau dikenali sebagai manajer. Lebih dari itu, istilah manajemen terlalu sering dikaitkan dengan sebuah perusahaan yang sekedar mencari untung.(Terj: Roem Topatimasang, P3M, 1988) Penggalan paragraf diatas menunjukkan bahwa sebetulnya istilah “manajemen” masih bias. Ada semacam anggapan bahwa manajemen organisasi adalah tidak sama antara masing-masing organisasi, provit dan non-provit. Dalam organisasi provit, hal ini lebih dikenal dengan istilah Public Relations(PR). Dalam tulisan ini akan dijelaskan pengertian manajemen yang sesuai dengan organisasi nirlaba. Bahwasanya setiap organisasi membutuhkan suatu sistem yang menjalankan fungsi-fungsi vital, sebagai berikut: Mengintegrasikan organisasi sebagai salah satu bagian dari masyarakat luas Setiap organisasi adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar (masyarakat) yang akan mempengaruhi sistem, dan organisasi itu merupakan salah satu bagian (sub-sistem)nya. Ini penting dipahami karena seseorang atau kelompok-kelompok tertentu akan mencurahkan perhatiannya pada hubungan antara organisasi dengan lingkungannya dalam rangka membantu organisasi untuk mengetahui, menyerap perubahan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan tersebut. Menjamin kemudahan memperoleh sumberdaya Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting. Sebab semua organisasi memperoleh sumberdaya di lingkungannya. Sumberdaya tersebut umumnya terpakai habis, sehingga sumberdaya yang baru harus segera ditemukan. Jika organisasi gagal memberikan pelayanan jasa yang tepatguna dan boros menyalurkan sumberdaya dari lingkungannya, cepat atau lambat kemudahan mendapatkan sumberdaya tersebut semakin terbatas. Padahal sebuah organisasi nirlaba menggantungkan dana hibah dari luar, dan setiap orang dalam organisasi itu tahu bagaimana pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan donor yang menjadi sumbernya. Sumberdaya lain yang terpenting adalah manusia. Bagi organisasi nirlaba, hal ini menjadi lebih penting dibandingkan dengan organisasi yang lain. Anggota yang potensial atau sukarelawan akan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan pencapaian hasil organisasi. Pekerja yang potensial atau sukarelawan akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai dasar apakah ia akan bergabung atau tidak dengan organisasi tersebut. Jadi kemudahan memperoleh sumberdaya manusia harus tetap menjadi perhatian dari manajemen organisasi nirlaba. Hubungan dengan klien(Pemakai dan penerima jasa) Suatu organisasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Adanya kebutuhan tersebut mendorong lahirnya organisasi sehingga orang-orang mau menjadi kliennya. Melakukan pendekatan dengan orang-orang adalah perhatian utama dari manajemen organisasi nirlaba. Selama organisasi memuaskan kebutuhan klien, hubungan baik dengan mereka mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi, organisasi dapat kehilangan hubungan baiknya dengan klien, karena pemenuhan kebutuhan mereka tidak berlanjut atau karena beberapa alasan lain. Sekali suatu organisasi telah dibentuk, ia harus bekerja keras untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kliennya, meskipun pada awalnya tampak mereka tidak mau memenuhi kebutuhan tersebut. Pada organisasi nirlaba, mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya demi mempertahankan hubungan baik dengan konsumen mereka, dan telah menemukan berbagai metode kreatif untuk mendapatkan dukungan dari pelanggan potensial. Organisasi dapat belajar dari pengalaman tersebut. Memantapkan misi organisasi Semua organisasi membutuhkan kemantapan dan keberlangsungan misi mereka. Ini merupakan fungsi dari sistem manajemen organisasi nirlaba unjuk menjelaskan dan menyampaikannya kepada klien. Penjelasan tersebut harus memuat aspek-aspek penting organisasi, termasuk jasa kepada klien, pencapaian hasil kerja dan produktivitas, penggunaan sumberdaya fisik dan finansial, penggunaan sumberdaya manusia, tanggungjawab kemasyarakatan, pembaharuan-pembaharuan, dan hasil-hasil karya kreatif yang telah dicapai selama ini. Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian, dan Evaluasi Ini merupakan sederetan fungsi-fungsi manajemen tradisional yang dibutuhkan oleg organisasi nirlaba untuk menjamin organisasi yang bersangkutan berjalan baik. Fungsi perencanaan mencakup perumusan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengorganisasian adalah memadukan orang-orang dan tugas-tugas mereka dalam suatu struktur yang terencana, bukan semata-mata demi tugas itu sendiri, tetapi juga memuaskan kebutuhan orang-orang yang melaksanakannya. Jika organisasi tumbuh dan semakin menjadi besar, kebutuhan akan pengarahan muncul pula. Oleh sebab itu fungsi pengendalian harus diberlakukan juga. Fungsi pengawasan ini perlu untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan pada jalurnya dan untuk mengorek kesalahan yang terjadi. Akhirnya, fungsi evaluasi dibutuhkan untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Mengintegrasikan Sub-Sistem Sosial dan Tugas-tugas Sub-sistem sosial suatu organisasi menjamin penyediaan orang-orang yang mau bekerja dan sub-sistem tugas menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Kedua sub-sistem ini akan menimbulkan kegawatan jika antara keduanya saling bertentangan. Mesti ada sistem manajemen yang harus menjamin, bahwa kedua sub-sistem ini benar-benar berjalan seiring. Kita semua pasti memiliki pengalaman bekerja di dalam suatu sistem dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut dicampur-adukkan dengan motivasi kita untuk melaksanakannya. Atau, kita-pun sudah sering melaksanakan tugas yang terlalu enteng, rutin, monoton dan membosankan; atau tugas-tugas justru terlalu rumit, terputus-putus dan membingungkan. Jika hal ini terjadi, sulit mempertahankan staf yang berkemampuan agar betah bekerja. Contoh-contoh klasik dari dua keadaan ekstrim ini adalah putusnya hubungan baik dengan staf pada suatu sisi dan tidak berdayanya tim pemecah masalah tersebut pada sisi yang lain. Hal-hal di atas merupakan unsur-unsur penting dan mutlak dalam suatu organisasi. Semuanya merupakan suatu ukuran baku yang disebut sebagai Fungsi Manajemen. Tulisan ini disusun atas dasar kaidah-kaidah tersebut.

Jangan Lupa Beri Komentar yahcc...!!! Terima kasih atas Kunjungannya,, :-)

 
Design Downloaded from Free Website Templates Download | Free Textures | Web Design Resources