bams sank pengelana

Selamat datang di Bams MAnajemen 09.

bams manajemen loo

BAms Sank Pengelana

BLOG BAMS

BAms Sank Pengelana

Pelantikan Koms

BAms Sank Pengelana

BLOG BAMS

BAms Sank Pengelana

Teater nusantara el hatta

BAms Sank Pengelana

MAPABA

BAms Sank Pengelana.

Minggu, 04 Maret 2012

MAKALAH EKONOMI ISLAM Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari’ah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan kegiatan sosial masyarakat. Dalam perkembangannya kegiatan Ekonomi mengalami perubahan-perubahan dari jaman dahulu sampai sekarang. Salah satu perubahan yang muncul sebuah istilah ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kedua istilah ini mempunyai perbedaan yang cukup substansif. Ekonomi konvensional merupakan sistem yang berlaku secara umum dilakukan oleh masyarakat didunia sedangkan ekonomi syariah merupakan system ekonomi yang berlandsaskan prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi konvensional yang berlaku sekarang tidak lepas unsur-unsur ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Seseorang memperoleh kemakmuran diatas kesengsaran orang lain. Moral dan etika yang dipakai adalah semata-mata bagaimana mendapatkan keuntungan pribadi. Ketidakmampuan dalam mengelola ekspektasi tindakan-tindakan yang akan diambil spekulan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Untuk mengendalikan aksi spekulan dan mengatasi krisis, perlu orang-orang yang memahami cara bekerja sistem ekonomi pasar yang ada. Ketersediaan orang tersebut merupakan necessary condition. Ini amat penting untuk mencegah krisis ekonomi yang bekepanjangan.

Apa sebenarnya inti masalah sehingga krisis merupakan bagian nyata perjalanan sistem pasar? Sistem pasar pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith. Ia mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan melalui pasar. Tujuannnya membahagiakan inidividu-individu sebagai pelaku ekonomi. Sistem ini dapat bekerja karena adanya mekanisme invisible hands.

Di sini, individu dikenal sebagai homo economicus, yaitu pelaku ekonomi yang mencari keuntungan bagi dirinya tanpa mengindahkan kepentingan orang lain. Istilah yang terkenal untuk hal ini adalah kompetisi. Kompetisi yang semula diharapkan menghasilkan efisiensi ternyata tak selalu berhasil. Sebaliknya, kadang menimbulkan dampak negatif yang banyak kita kenal sekarang. Akibat kompetisi, 'kebahagiaan sosial' atau `kebahagian masyarakat' banyak terganggu bahkan tidak tercapai. Contohnya, pincangnya pendapatan baik nasional maupun internasional. Usaha untuk mengurangi disparitas pendapatan sangat sulit dilakukan. Saat ini, kita secara nasional sedang sibuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan belum sepenuhnya mencurahkan perhatian terhadap usaha yang berkaitan dengan pembagian pendapatan. Secara internasional, terlihat bahwa tindakan ekonomi yang ada lebih bertujuan meningkatkan kekayaan satu negara tanpa memperhatikan apa yang terjadi pada negara lain. Dengan meningkatnya kekayaan yang terjadi pada suatu negara. Tapi apakah hal ini juga akan terjadi secara internasional? Akibat negatif lainnya adalah krisis ekonomi yang dialami oleh perekonomi Indonesia atau dunia dewasa ini. Aksi spekulasi demi keuntungan segelintir orang telah mengganggu kehidupan sosial dan masyarakat pada suatu negara.

Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipsi berbagai krisis yang selalu menyertai perjalanan sistem pasar? Paling tidak perlu orang yang memahami jalannya sistem pasar itu secara baik. Di negara maju saja perlu banyak ahli, termasuk peraih nobel ekonomi, untuk memahami berbagai dimensi dari sistem pasar yang ada.

Walaupun demikian, kita melihat bahwa krisis selalu saja menyertai jalannya sistem pasar yang ada. Bila begitu, kita harus mempertimbangkan sistem baru selain sistem pasar yaitu sistem ekonomi Islami. Sistem ini sekarang sedang digodok dan dikembangkan oleh para ahli, untuk kepentingan sosial atau masyarakat yang selaras dan harmonis dengan kepentingan individu. Tegasnya, dalam ekonomi Islam, kepentingan individu harus diselaraskan dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan kepentingan masyarakat dan individu ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta semesta. Oleh karena itu, penting bagi umat manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang tidak menimbulkan krisis karena ulah para spekulan.

Untuk itu dalam makalah ini akan dibahas masalah Bank Konvensional dan Bank Syariah agar kita bisa membedakan mana yang lebih baik untuk kelangsungan hidup kita.

Rumusan Masalah

· Apakah yang dimaksud dengan bank konvnsional?

· Apa yang dimaksud dengan bamk syariah?

· Bagaimana keunggulan bank syariah dari pada bank konvensional?

Tujuan

· Mengetahui apa itu bank konvnsional.

· Mengetahui apa itu bank syariah.

· Mengetahui keunggulan bank syariah dari konvensional.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah dikenal dengan nama lain : Bank Tanpa Bunga (La Riba Bank), Bank Islam (Islamic Bank), dan Bank Nirbunga . Kegiatan dalam praktik Bank Syariah merupakan bagian dari Muamalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya, yang dalam pembahasan pada buku ini akan dikhususkan dalam operasional kegiatan muamalah dibidang ekonomi melalui perbankan. Dalam buku ini istilah yang akan digunakan adalah Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadits. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur’an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur’an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu, maka yang dijauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan Syariah maka pada setiap Bank Syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syariah, dasar hukum pertama adalah Al Qur’an dan Hadits. Berikut ini akan dinukil beberapa ayat-ayat dalam Al Qur’an sebagai dasar operasional Bank Syariah, antara lain :

a.Al-Baqarah : 275, yang artinya : ”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”.

b.Al-Imran : 130, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

c.An-Nisa’ : 29, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘ ÇËÒÈ

Selain beberapa ayat Qur’an di atas maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengopersionalkan Bank Syariah adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya mengatur antara lain ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah. Peraturan lainnya yang khusus mengatur Akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

B. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan Perbankan Syariah Internasional di dalam menguraikan tentang sejarah perkembangan Bank Syariah di bawah ini akan diperhatikan dari perkembangan teoritis, kelembagaan dan hukum positif mengenai Perbankan Syariah. Namun mengingat Perbankan Syariah bukan merupakan fenomena khas Indonesia serta perkembangannya tidak mungkin terjadi tanpa pengaruh dunia luar, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai Perkembangan Perbankan Syariah secara umum di luar Indonesia dan secara Internasional.

Berdasarkan sumber dari Bank Indonesia, pengembangan Perbankan Syariah secara Internasional dimulai pada tahun 1890, yaitu keberadaan The Barclays Bank yang membuka cabang di Kairo Mesir dan pertama kali mendapat kritik tentang bunga bank. Pada tahun 1900 -1930 mulai tersebar adanya pemahaman bahwa bunga bank adalah riba. Pada tahun 1930 -1950.

Secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah Islamic Rural Bank yang didirikan di daerah Myt Ghamr oleh Dr. Ahmed El-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt . Myt Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menterjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersiil.

Secara kolektif gagasan berdirinya Bank Syariah di tingkat Internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu:

1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak haram hukumnya;

2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin;

3) Sementara waktu menunggu berdirinya bank Syariah, bank-bank yang menerpapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat .

Pada tahun 1970, mulai bermunculannya bank dan lembaga keuangan syariah lainnya di beberapa negara muslim serta aktivitas keilmuan dan institusi-institusi strategis seperti Konferensi Ekonomi Islam.

Bank Syariah pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul lebih dari 50 (lima puluh) bank yang bebas bunga . Pada tahun 1977 berdiri dua Bank Syariah dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House .

Pada tahun 1990, kebijakan publik mulai mewarnai sistem keuangan Islam yang dimiliki beberapa Negara muslim (mulai berdirinya Accounting and Auiditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), dan konferensi ekonomi & keuangan Islam yang mendunia). Perbankan Syariah terus tumbuh karena nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Dan konferensi pers yang dilakukan di Singapura pada Agustus 1998 dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, di antaranya 160 berupa bank, dan sisanya adalah lembaga keuangan non bank .

Perbankan Syariah telah merambah dan diterima bukan saja di negara-negara muslim tetapi juga negara-negara non muslim. Negara-negara yang sebagian penduduknya bukan muslim telah pula mengembangkan Perbankan Syariah. Kesempatan pengembangannya di negara non muslim tersebut ternyata cukup besar. Ketika diadakan Islamic Banking Conference di Toronto, Kanada, pada tanggal 25 Mei 1995, Don Blankarn, mantan Ketua Special Commite on Banks and Banking telah mengemukakan: “There is a huge opportunity for Islamic banking and finance in Canada” . Perkembangan lainnya terkait dengan Perbankan Syariah yang terjadi sekitar tahun 2000-2005 adalah diterbitkannya Obligasi Syariah swasta dan pemerintah yang mulai berkembang dan tumbuh pesat. Berdirinya Infrastructure institutions seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), International Islamic Rating Agency (IIRA), (General) Council of Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI), and Arbitration and Reconciliation Centre for Islamic Financial Institutions (ARCIFI) were established .

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Jasa untuk peminjaman dana

  • Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. [2]
  • Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan[3]
  • Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah. [4]
  • Takaful (asuransi islam)

Jasa untuk penyimpan dana

  • Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. [5]
  • Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

C. Sejarah Perkembangan Bank Konvensional

Perkembangan Bank Konvensional, diawali ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan yang berbasis bunga.), Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak kitika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak langsung lama. Pada saat ia wafat, penggantinya Ratu Elizabeth I, kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu persatu jatuh dalam cengkeraman penjajah bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga.

Karena sudah berabad-abad lamanya (kurang lebih 450 tahun) perbankan konvensional ini beroperasi diseluruh dunia, sehingga sistem perbankan konvensional ini tidak bisa lepas dari seluruh aktifitas ekonomi masyarakat dunia dan ini sangat sulit dilakukan pergeseran paradigma ke sistem yang baru. Karena sistem konvensional ini telah mengakar dan sangat mapan serta produk-produknya sangat sophisticated dan bertehnologi tinggi.

D. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari’ah

Secara tehnis operasional antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terlihat tidak ada perbedaan, seperti tehnis menerima setoran dan pengambilan uang, mekanisme transfer, kliring, cheque, giro bilyet, ATM, dan prosedur pemberian pinjaman. Akan tetapi sesungguhnya terdapat banyak perbedaan yang mendasar diantara keduanya, perbedaan itu menyangkut banyak hal seperti dijelaskan dibawah ini :

1. Perbedaan Akad/perjanjian. Dalam Bank Syariah, akad/perjanjian yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga di yaumil qiyamah nanti.

2. Lembaga penyelesaian sengketa/perselisihan antara Bank syariah dengan nasabah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama, sedangkan pada Bank Konvensional penyelesian sengketa/perselisihan dengan nasabah melalui Pengadilan Negeri.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah selain mempunyai Dewan Komisaris dan Direksi seperti halnya Bank Konvesnional, diharuskan pula memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa operasional dan produk-produk Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan di Bank Konvensional didalam struktur oerganisasinya tidak diharuskan memiliki Dewan Pengawan Syariah (DPS).

4. Didalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah, karena itu, Bank Syariah hanya membiayai bisnis dan usaha yang halal saja, sedangkan bank konvensional membiayai bisnis dan usaha yang halal dan haram

5. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Syariah tidak boleh ada unsur, maysir (judi), gharar (spekulasi), sesuatu yang haram, riba dan risywah (suap-menyuap), sedangkan bank konvensional tidak ada larangan tentang hal tersebut.

6. Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional menggunakan instrumen bunga

7. Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya berfokus pada profit dan falah oriented (falah, maksudnya mencari kemakmuran didunia dan kebahagian diakhirat), sedangkan bank konvensional hanya profit oriented

8. Bank Syariah selain mempunyai kewajiban menerima zakat, infaq dan sodaqoh dari nasabahnya, juga membayar zakat atas laba yang diperoleh bank, sedangkan bank konvensional tidak membayar zakat atas laba yang diperolehnya.

9. Sebuah Bank Syariah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal ahlak, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslimin yang baik. Disamping itu karyawan Bank Syariah harus skillful dan profesional (fathanah) dan mampu melaksanakan tugas secara team work, dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh).

Secara singkat perbedaan-perbedaan antara bunga dengan bagi hasil dapat terlihat pada tabel di berikut :

NO

Bunga

Bagi Hasil

1

Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.

Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.

2

Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.

Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.

3

Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi

Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka resikonya ditanggung kedua belah pihak.

4

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.

Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.

5

Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.

Perbedaan pokok antara sistem bank Konvensional dengan sistem bank Islam secara ringkas dapat dilihat dari 4 (empat) aspek seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No

Perbedaan Aspek

Bank Islam

Bank Konvensional

1

Falsafah

Tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan

Berdasarkan atas bunga

2

Operasional

- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil juka diusahakan terlebih dahulu

- Penyaluran pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan

- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo

- Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama

3

Sosial

Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam Visi & Misi perusahaan

Tidak tersirat secara tegas

4

Organisasi

Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

BAB III

KESIMPULAN / PENUTUP

1. Pengertian Bank Konesional

Perkembangan Bank Konvensional, diawali ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan yang berbasis bunga. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak kitika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga. Dan pengertian sistem bunga adalah sebagai berikut:

· Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.

· Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.

· Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.

· Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.

· Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

2. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah dikenal dengan nama lain : Bank Tanpa Bunga (La Riba Bank), Bank Islam (Islamic Bank), dan Bank Nirbunga . Kegiatan dalam praktik Bank Syariah merupakan bagian dari Muamalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya, yang dalam pembahasan pada buku ini akan dikhususkan dalam operasional kegiatan muamalah dibidang ekonomi melalui perbankan. Dalam buku ini istilah yang akan digunakan adalah Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadits. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dalam Bank Syariah diterapkan sistem bagi hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

· Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi

· Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.

· Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka resikonya ditanggung kedua belah pihak.

· Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.

· Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.

Keunggulam Bank Syariah.

1. Perbedaan Akad/perjanjian. Dalam Bank Syariah, akad/perjanjian yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

2. Lembaga penyelesaian sengketa/perselisihan antara Bank syariah dengan nasabah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama, sedangkan pada Bank Konvensional penyelesian sengketa/perselisihan dengan nasabah melalui Pengadilan Negeri.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah selain mempunyai Dewan Komisaris dan Direksi seperti halnya Bank Konvesnional, diharuskan pula memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa operasional dan produk-produk Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan di Bank Konvensional didalam struktur oerganisasinya tidak diharuskan memiliki Dewan Pengawan Syariah (DPS).

4. Didalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah, karena itu, Bank Syariah hanya membiayai bisnis dan usaha yang halal saja, sedangkan bank konvensional membiayai bisnis dan usaha yang halal dan haram

5. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Syariah tidak boleh ada unsur, maysir (judi), gharar (spekulasi), sesuatu yang haram, riba dan risywah (suap-menyuap), sedangkan bank konvensional tidak ada larangan tentang hal tersebut.

6. Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional menggunakan instrumen bunga

7. Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya berfokus pada profit dan falah oriented (falah, maksudnya mencari kemakmuran didunia dan kebahagian diakhirat), sedangkan bank konvensional hanya profit oriented

8. Bank Syariah selain mempunyai kewajiban menerima zakat, infaq dan sodaqoh dari nasabahnya, juga membayar zakat atas laba yang diperoleh bank, sedangkan bank konvensional tidak membayar zakat atas laba yang diperolehnya.

9. Sebuah Bank Syariah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal ahlak, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslimin yang baik. Disamping itu karyawan Bank Syariah harus skillful dan profesional (fathanah) dan mampu melaksanakan tugas secara team work, dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh).

DAFTAR PUSTAKA

file://localhost/F:/ekonomi%20islam/bank-syariah-lebih-t12075.html

file://localhost/F:/ekonomi%20islam/index.php.htm

file://localhost/F:/ekonomi%20islam/Perbankan_Konvensional_Melambat,_Syariah_Kian_Melaju__.htm

file://localhost/F:/ekonomi%20islam/news.php.htm

file://localhost/F:/ekonomi%20islam/bank-konvensional-versur-bank-syariah.html

Makalah Hukum Bisnis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik. Dalam kondisi demikian, yang harus dituntut adalah bentuk persaingan yang sehat, Karena kita tahu dalam praktek, banyak terjadi bentuk persaingan yang tidak sehat (unfair), yang akan mematikan persaingan itu sendiri, dan pada gilirannya memunculkan praktek monopoli.

Jika kita menyebutkan kata ‘monopoli’ terbayang dalam benak kita adanya seorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut ambil bagian. Dengan monopoli suatu bidang, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri. Disini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu maupun jumlah. Kalau mau silakan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain. Itulah citra kurang baik yang ditimbulkan oleh keserakahan pihak tertentu yang memonopoli suatu bidang.

Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat dan paling kaya.

Di Indonesia, dengan sistem ekonomi Pancasila secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh Negara, yaitu terdapat dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945[1], Suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila : pelaku usaha sebagai price maker mutlak; tidak ada persaingan; adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk pasar yang sudah di monopoli.

Dengan demikian, praktik monopoli akan menguasai pangsa pasar secara mutlak sehingga pihak-pihak lain tidak memiliki kesempatan lagi untuk berperan serta.

Apalagi kalau produk yang dimonopoli itu merupakan kebutuhan primer, dapat dipastikan mereka akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.[2]

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat tidak mempunyai alternatif lain kecuali membeli produk yang dimonopoli tersebut dan akan terjadi pula inefisiensi dalam menghasilkan produk.

Berangkat dari pemikiran bahwa praktek monopoli tidak hanya menimbulkan distorsi ekonomi yang menggannggu mekanisme perekonomian suatu Negara, tetapi juga membawa dampak buruk bagi moral dan mental pejabat seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat?

2. Bagaimana Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat?

3. Bagaimana hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan hukum islam?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui gambaran umum praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

2. Untuk mengetahui Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

3. Untuk mengetahui hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan hukum islam.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berbicara mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah siapa pelaku usaha, siapa konsumen serta apa produk barang dan jasa. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud; bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha [3].

Pengertian monopoli dalam peraturan perundangan kita adalah bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) UU No.5/1999). Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaninya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. (pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1999).

Dalam hukum nasional, masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur didalam UU No. 5 tahun 1999. Dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini:

a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan UUD 45.

b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efesien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

c. Bahwa setiap orang yang berusaha diindonesia harus berada dan situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara RI terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Perlu disusun.

Dengan demikian filosofi dikeluarkannya UU ini yang paling pringsip adalah untuk mengatur jalannya demokrasi dibidang ekonomi agar semua warga negara diberi kesempatan untuk melalukan usaha. Disamping itu jugauntuk me,nciptakn situasi yang kondusif demi terciptanya persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu. Dengan kata lain undang-undang ini berupaya mengantisipasi agar dalam dunia usaha tidak terjadi praktik monopoli dan menciptakan iklim usaha yang sehat[4].

Dari definisi yang diberikan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada empat hal penting yang dapat dikemukakan terkait dengan praktek monopoli, antara lain : pertama, adanya pemusatan kekuatan ekonomi; kedua, pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha; ketiga, pemusatan kekuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; keempat, pemusatan kekuatan tersebut merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (pasal 1 (6) UU No.5/1999).

B. Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat

Monopoli umumnya mengacu pada penguaasaan terhadap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat apabila sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditas yang tidak di keluarkan oeh perusahaan lainnya. Dengan demikian, dalam kondisi yang demikian itu elastisilas permintaan silan sebuah perusahaan monopoli adala kecil sekali. perbedaan antara monopoli dengan bentuk persaingan lain adalah bawa monopoli dapat menetapkan harga pasar untuk hasil produksinya, karena ia adalah produsen tunggal untuk jenis barang tersebut. Karena termotivasi untuk memaksimumkan keuntungan ia akan menetapkan arga barang menurut kehendaknya dan menentukan agar pasar penjualan suatu jumlah barang dengan arga tertentu bisa mengasilkan keuntungan bersih yang maksimum[5].

Contoh konkret tentang pratek monopoli antara lain kasus Badan penyangga dan pemasaran cengkeh (BPPC) yang dikenal dalam era 1990-an. Praktek tata niaga cengke ini mungkin tidak terkenal kalau saja Tommy Soeharto tidak mengambi langkah controversial yakni mendirikan BPPC yang didirikan pemerintah berdasarkan keppres Nomor 20 tahun 1992. Idepokok badan ini adalah untuk menjaga stabilitas dan kewajaran harga cengkeh agar tidak merugikan petani. Namun dalam prekteknya, badan ini ternyata melakukan monopoli pembelian dan pemasaran cengkeh yang justru menimbulkan dampak negative bagi para petani.

Sebalum BPPC berdiri komoditas ini masih mampu mencapai kisaran harga Rp. 9.000 – Rp.15.000 per kilo gram. Saat itu komoditas ini arganya sudah menurun di bandingkan dengan di masa keemasannya. Setela BPPC berdiri, tingkat harga sebesar itu justru sulit di capai kembali. BPPC mematok harga rata-rata sebesar Rp. 7.900 per kio gram.endati demikian , dengan arga itu petani anya memperole Rp. 4.000. Sisanya, Rp. 1.900 diperlukan sebagai sumbangan wajib Kuss petani yang akan diserahkan kepada petani setelah cengkehnya terjual. Sedangkan yang Rp. 2.000 lagi eagai biaya penyusutan, digunakan untuk moal koperasi. Patokan harga itu mau tidak mau harus di ikuti petani, mengingat tidak dl perkenankannya petani menjual cengkahnya kepada pihak lain. Disisi lain, dengan kewenangan praktik monopoli pembelian, BPPC otomatis menguasai penjualan cengkeh kepada pabrik-parik rokok, dengan arga rata-rata Rp. 11.500 per kilogram. Kalau kebutuhan rata-rata cengke dalam negeri mencapai 90.000 ton per tahun, dapat dibayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh BPPC[6].

C. praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan hukum islam

Sejak 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad saw telah mengharamkan perilaku monopoli[7]. Nabi bersabda : “barang siapa melakukan monopoli, maka ia bersalah, berdosa” (HR Muslim dari Mu’amar bin Abdillah). Perilaku monopoli termasuk perbuatan sewenang-wenang dalam menggunakan hak (al-ta’ssuf fi al-isti’mal al-haq). Karena untuk mewujudkan keuntungan pribadi, seorang pelaku monopoli telah menyebabkan timbulnya kerugian yang besar pada hak publik (haq al jama’ah), masyarakat.

Islam, memiliki nilai-nilai prinsipil terhadap semua aktivitas kehidupan, begitu juga terhadap aktivitas kehidupan ekonomi kita. Tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah : mewujudkan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam (QS 2 : 6, 168:87, 62:10); mewujudkan persaudaraan dan keadilan universal (QS 7 : 158); terwujudnya pendapatan dan kekayaan yang merata dan adil (QS 6 : 165, 16 : 71) dan; terwujudnya kebebasan individual dalam konteks kemashlahatan sosial (QS 13 : 36, 31 : 22).

Dengan demikian aktivitas ekonomi dalam Islam harus diawali dari keyakinan normative terhadap kelangsungan dalam mengolah, memproduksi, memasarkan dan memanfaatkan nilai ekonomis demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup bersama. Keyakinan normative tersebut adalah : manusia merupakan khalifah dan pemakmur bumi, setiap harta yang dimiliki ada bagian orang lain, penghapusan praktek riba dan berbagai hal yang meracuni kebaikan dan kehalalan harta dan usaha kita, dan dilarang memakan harta secara bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka

Hal tersebut dipertegas oleh Haidar Naqvi, bahwa setiap aktivitas usaha sekaligus merupakan cerminan tujuan untuk ikut memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara luas[8].

Konsep bisnis dalam Islam banyak dijelaskan dalam al Qur’an dengan menggunakan beberapa terma, seperti : tijarah, al-bai, isytara dan tadayantum. Dari kesemua tema tersebut menunjukkan bahwa bisnis dalam perspektif Islam pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material yang tujuannya hanya semata-mata mencari keuntungan duniawi, tetapi juga bersifat immaterial yang tujuannya mencari keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi.

Untuk itu bisnis dalam Islam disamping harus dilakukan dengan cara professional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhindar dari kerugian, ia juga harus terbebas dari unsur-unsur penipuan (gharar), kebohongan, riba dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh syari’ah.

Karena pada dasarnya aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan antara sesama manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah. Dalam konteks inilah al Qur’an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al Qur’an diistilahkan dengan “tijaratan lan tabura”. Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syari’ah.

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama : (1) target hasil : profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan[9].

Target hasil : profit-materi dan benefit-nonmateri, artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri.

Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khulqiyah dan qimah ruhiyah. Dengan qimah insaniyah, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Qimah khulqiyah, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau professional. Sementara itu qimah ruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt[10].

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syari’ah, bukan menghalalkan segala cara.

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat exis dalam kurun waktu yang lama.

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari Allah swt dan bernilai ibadah[11].

Dalam Islam menekankan empat sifat sekaligus yang harus diemban oleh para pelaku usaha. Pertama, Unity (Keesaan Allah/Tauhid) adalah suatu interaksi sosial yang bermuara pada Keesaan Allah atau Tauhid. Artinya segala upaya yang dilakukan oleh manusia berpulang pada fungsi tugas ibadah dan tanggungjawab kepada Allah SWT sebagai Pemberi Amanah dan sebagai Pemilik Sumber Daya yang sesungguhnya.

Manusia sebagai pemegang amanah akan diminta pertanggungjawabannya atas pengelolaam sumber daya yang ada dimuka bumi kepada Allah swt sebagai Pemilik Sumber Daya;

Kedua, equilibrium, keseimbangan (Keadilan). Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan[12].

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. Umatan wasathan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis[13].

Dalam al Qur’an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa cirri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.

Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut : (1) produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. (2) setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai social marginal dan individual dalam masyarakat. (3) tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.(Nawab Naqvi, 1993 : 99)

Ketiga, free will, (kehendak bebas) memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk kebebasan dalam melaksanakan aktivitas usaha. Tetapi kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya pastinya memiliki batas-batas tertentu yaitu koridor hukum, norma dan etika (Manhaj al-Hayat) yang tertuang dalam al Qur’an dan sunnah rasul;

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada[14].

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekwensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Konsekwensi baik dan buruk sebagai bentuk resiko dan manfaat yang bakal diterimanya yang dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa[15].

Keempat Responsibility, (Pertanggung jawaban). Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al Qur’an “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya pastinya memiliki batas-batas tertentu yaitu koridor hukum, norma dan etika (Manhaj al-Hayat) yang tertuang dalam al Qur’an dan sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.

Prinsip memberikan yang terbaik kepada konsumen dapat berupa memberikan kualitas produk terbaik, memberikan harga yang kompetitif dibandingkan dengan yang lain dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dalam konsep ini, segala aktivitas bisnis mulai dari kegiatan produksi sampai kegiatan barang tiba di pasar, ditujukan untuk merebut hati atau membangun image konsumen dengan memberikan yang terbaik.

Keuntungan dalam bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dapat dilakukan dengan cara : bekerja atau beroperasi dengan cara yang lebih efisien : membuat barang dan jasa lebih bermutu dan memberikan pelayanan yang terbaik. Logikanya, jika kita beroperasi lebih efisien dipastikan biaya dapat dicapai lebih rendah. Dengan biaya rendah maka harga bisa ditekan. Sesuai dengan ajaran Islam, yang artinya “berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebajikan” (QS al Baqarah 148 dan al Maidah : 48). Oleh karena itu dalam bisnis Islam tidak diperbolehkan melakukan kompetisi yang tidak sehat yang akhirnya menjurus pada praktek monopoli.

Seorang pelaku usaha yang memaksakan kehendak agar tidak ada yang menjual suatu barang kecuali dia, maka dengan perbuatan yang dilakukan tersebut mengandung dua kedzaliman. Pertama, ia melarang orang berdagang seperti barang yang ia jual; kedua, ia menjual barang tersebut sesuai kehendaknya dengan harga yang tinggi. Hal tersebut bertentangan dengan ayat al Qur’an yang artinya : ‘…. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil”. (QS al Baqarah : 188) Dan juga surat an-Nisa yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa : 29).

Kalau diilustrasikan “dosa-dosa” yang dilakukan oleh pelaku praktek monopoli, antara lain : dosa pertama, beberapa perusahaan berkonspirasi membentuk sindikat kartel bisnis yang tidak diperbolehkan oleh agama dan undang-undang; dosa kedua, sindikat perusahaan melakukan pembelian saham perusahaan secara monopsoni (istilah monopoli dalam pembelian) yang juga tidak diperbolehkan oleh agama dan undang-undang; dosa ketiga, kalau misalnya produk yang dihasilkan perusahaan sejenis dengan perusahaan pembeli yang berakibat semakin dominannya pangsa pasar terhadap produk sejenis tersebut, akan berkembang menjadi monopoli penjualan; dosa keempat, timbul jika monopoli terjadi terhadap jenis produk yang terkait erat dengan policy pemerintah tentang proteksi barang dalam negeri. Misalnya terkait dengan produksi otomotif. Dengan adanya monopoli dan penyatuan produsen mobil, harga mobil akan melambung tinggi dan berlipatganda jika dibandingkan dengan Negara asal mobil diproduksi; dosa kelima, monopoli akan memberi akses terhadap perekonomian secara makro maupun mikro. Dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar mereka dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan mengatur seluk beluk dan sendi pemerintahan sesuai dengan kepentingan mereka..

Secara sepintas terlihat, pelarangan praktik monopoli sebagai tindakan semena-mena terhadap hak pribadi seseorang yang bebas dalam menggunakan hartanya. Hal tersebut sebagaimana jawaban dua pelaku monopoli ketika dihadapkan pada Khalifah Umar bin Khattab yang melarang pelaku monopoli : “Wahai pemimpin mengapa engkau melarang kami sedang kami hanya melakukan perbuatan jual beli dengan harta kami sendiri” ? Tetapi, justru penolakan terhadap praktik monopoli disebabkan karena hak dan ruang berkarya orang lain menjadi sulit dan terbatas. Padahal kekayaan merupakan amanah Allah dan tidak boleh dimiliki secara mutlak, dan Islam memberi ruang gerak yang sangat luas kepada kita untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syari’ah, etika bisnis Islam.

Berangkat dari pemikiran tersebut, inti dari praktek monopoli dalam Islam sebenarnya adalah sebagai aktivitas usaha yang dipenuhi oleh kebathilan. Kebathilan tersebut berupa : penindasan (eksploitasi) terhadap rakyat kecil dengan cara menaikan harga di luar kewajaran dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya ; bohong dan tidak jujur dalam berusaha (bisnis). Misalnya : terhadap kualitas barang, harga barang, perjanjian dan usaha, berlaku curang terhadap sesama pelaku usaha; dan lain-lain.

Oleh karena itu praktek monopoli merupakan suatu tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi umat dan tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at. Karena setiap aturan Ilahiah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja mencari rizki merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Tentu mencari rezeki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya diri sendiri.

Karena Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Secara tegas al Qur’an melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (hoarding), melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar, dan memerintahkan membelanjakan harta secara baik.

PENUTUP

Berangkat dari analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dalam etika bisnis Islam, persaingan dipandang sebagai hal yang positif manakala dengan persaingan tersebut bisa diwujudkan kemashlahatan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Tetapi apabila persaingan tersebut menjurus kepada perilaku tidak etis (tidak sehat) atau praktek monopoli maka mengkategorikannya sebagai perbuatan bathil, melanggar prinsip ekonomi syari’ah yang bersumber dari al Qur’an dan as-Sunnah.

Dalam bisnis Islam disamping harus dilakukan dengan cara professional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhidar dari kebohongan, riba dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh syari’ah

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Kelib, Hukum Ekonomi Islam, Semarang UNDIP, 2005

Djakfar, Muhammad, Hukum bisnis: Membangun Wcana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari’ah, Malang: PT LKiS Printing Cemerlang.

Hikmahanto Yuwono, Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 tahun 1999” Jurnal Magister Hukum UII, vol1. No.1, Yogyakarta , 2000.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Jakarta Gema Insani Press. 2002

Muslich, Etika Bisnis Islami : Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif, Yogyakarta : Ekonisia, 2004

Rafik Isa Beekun, Islamic Business Ethict, Virginia. International Institute of Islamic Thought, 1997

Shabri A. Madjid, Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam” Makalah Penelusuran Internet

Sri Redjeki Hartono, Hukum Persaingan, Semarang, UNDIP, 2005

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


[1]. Hikmahanto Yuwono, Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 tahun 1999” Jurnal Magister Hukum UII, vol1. No.1, Yogyakarta , 2000, hal. 31

[2]. (Sri Redjeki Hartono, 2005 : 4).

[3] Sri Redjeki Hartono, Hukum Persaingan, Semarang, UNDIP, 2005. hal. 7

[4] Djakfar, Muhammad, Hukum bisnis: Membangun Wcana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari’ah, Malang:PT LKiS Printing Cemerlang. 319-320

[5] Ibid., 329

[6] Ibid., 331-332

[7] Abdullah Kelib, Hukum Ekonomi Islam, Semarang UNDIP, 2005. hal. 1

[8] Shabri A. Madjid, Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam” Makalah Penelusuran Internet, 2006. hal. 3

[9] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Jakarta Gema Insani Press. 2002. hal. 18

[10] Ibid, hal. 19

[11] Ibid. hal. 20

[12] Muslich, Etika Bisnis Islami : Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif, Yogyakarta : Ekonisia, 2004. hal. 37

[13] Muhammad Ismail, Op. Cit. hal. 13

[14] Rafik Isa Beekun, Islamic Business Ethict, Virginia. International Institute of Islamic Thought, 1997. hal. 24

[15] Muslich, Op. Cit. hal. 42

Jangan Lupa Beri Komentar yahcc...!!! Terima kasih atas Kunjungannya,, :-)

 
Design Downloaded from Free Website Templates Download | Free Textures | Web Design Resources