PERTUMBUHAN DAN PERUBAHA STUKTUR EKONOMI SELAMA PERIODE ORDE BARU HINGGA PERIODE MEGAWATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikanBarat.

maka sebab itulah makalah ini kami buat untuk mengkaji lebih dalam tentang pertumbuhan dan perubaha stuktur ekonomi selama periode orde baru hingga periode megawati

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Awal Ekonomi Orde Baru ?

2. Bagaimana Peran Indonesia Pada Pembangunan masa Orde Baru dalam teori Dependensi?

3. Bagaimana Perubahan Struktur Ekonomi ?

4. Bagaimana Reformasi?

5. Bagaimana kepemimpinan Megawati Soekarnoputri?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Awal Ekonomi Orde Baru

2. Untuk Mengetahui Peran Indonesia Pada Pembangunan masa Orde Baru dalam teori Dependensi

3. Untuk Mengetahui Perubahan Struktur Ekonomi

4. Untuk Mengetahui Reformasi

5. Untuk Mengetahui kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Awal Ekonomi Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

• rendahnya penerimaan Negara,
• tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara,
• terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank,
• terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

• Mengadakan operasi pajak
• Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun).

Pelita berlangsung dari Pelita I – Pelita VI.

1. Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.

Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:

a. Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.

b. Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.

c. Perbaikan jalan raya.

d. Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.

e. Semakin majunya sektor pendidikan. 2. Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979).

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3.Pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan di tuangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll

4. Pelita IV(1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain.

a. Swasembada Pangan.

Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994).

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2.2 Peran Indonesia Pada Pembangunan masa Orde Baru dalam teori Dependensi

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Secara politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dengan cara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Dalam sebagian pihak ada yang Kelompok pertama mengacu pada peran yang dimainkan Amerika Serikat jauh sebelum peralihan kekuasaan nasional terjadi di tahun 1965. Amerika Serikat telah mem-plot strategi ekonomi versi mereka dengan memakai ‘tangan’ orang-orang Indonesia, orang-orang yang oleh David Ransome disebut Mafia Berkeley. Melalui program beasiswa ke Universitas California dan pendidikan di Sekolah-sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) sejak awal 1960-an, Amerika Serikat berusaha mengintrojeksikan paradigma ekonomi yang berorientasi liberal-kapitalis terhadap para ekonom sipil dan kelompok militer Indonesia. Dan hal ini sebagaimana telah saya uraikan di latar belakang permasalahan, bahwa Produk Ekonom Indonesia yang mengadopsi sistem ekonomi dari barat dalam hal ini Amerika tentu saja kita bisa menggunakan pendekatan teori Dependensi dimana perbedaan antara konsep

Negara Pusat dan Negara Pinggiran Indonesia pada waktu ini dinilai sudah mau mengikuti Amerika walaupun dalam realita perkembangan teori lepas landas dari Rostow Indonesia masih dinilia belum begitu mumpuni, Sistem dengan teori Dependensi yang kita lihat pada masa Era Orde Baru ini memang pernah membawa Indonesia pada kondisi perekonomian yang sangat stabil bahkan diperhitungkan dimata dunia, dan ini salah satu menjadi sebuah kekuatan besar yang menjadikan Indonesia disepertikan Macan di Asia. Konsep Negara Pinggiran Indonesia lah yang menjadikan Amerika sebagai Central atau Negara pusat untuk memajukan Indonesia dalam pandangan teori Dependensi dan aplikasinya adalah PELITA yang dimulai oleh Orde Baru ini menjadikan sebuah adopsi teori Rostow oleh Indonesia.

2.3 Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi stryktural, dapat didefisinikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling tekait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negri (ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembanggunan ekonomi yang berkelanjutan) .

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :

Ø Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan

Ø Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

Ø Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.

Ø Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan

Ø Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.

Ø Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus

Ø Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

Ø Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.

2.4 Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

2.5 kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1. meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

BAB III

PENUTUP

Ø Kesimpulan

Perkembangan Ekonomi pada era Orde Baru ini sangat kompleks dan beragam Karena menjadi sebuah perjalanan panjang Indonesia yang berujung pada kondisi perekonomian yang tragis ketika mengalami krisis. Dan bila kita runut, begitu banyaknya peristiwa yang menjadikan Orde Baru dalam bidang Ekonomi yang menyelamat kan bangsa Indonesia hingga issue pengangkatan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan karena menjadi bapak pembangunan Indonesia. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia ketika rezim Orde Baru pernah mengantar kan bangsa nya ke kondisi ekonomi yang baik dan sangat stabil. Ini bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, ini lah prestasi Orde Baru, menjadikan pembangunan Indonesia dalam roda perekonomian menjadi mapan dan diperhitungakan didunia Internasional pada masa Orde Baru.

Adapun kelebihan-kelebihan yang berada ketika Orde Baru ini, diantaranya:

• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Sukses swasembada pangan
• Pengangguran minimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukses keamanan dalam negeri
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

DAFTAR PUSTAKA

Hiil,Hal,Ekonomi Indonesia,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001

Basri,Faisa,Perekonomian Indonesia,Jakarta:Glora Aksara Pratama,2002

Racbini,Didik J,Ekonomi Diera Transisi Demokrasi,Jakarta:Galia Indonesia,2001